Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan kembali menyalurkan tambahan bantuan sosial atau bansos beras 10 kg selama tiga bulan pada Oktober-Desember 2023. Adapun total anggaran bansos beras yang disiapkan sebesar Rp 8 triliun.
Pemberian bantuan sosial atau bansos dilakukan kepada masyarakat kurang mampu dengan total bantuan bansos beras 30 kg pada akhir tahun ini.
Advertisement
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan pangan atau bansos beras diberikan untuk masyarakat yang masuk kategori kelompok miskin, sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Jadi nanti pada bulan Oktober hingga Desember kita akan menambahkan Rp 8 triliun yang akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga yang rentan dengan setiap kelompok mendapatkan 10 kg beras per bulan," terang Sri Mulyani, dikutip Selasa (1/8/2023).
"Jadi mereka akan mendapatkan 3 bulan 30 kg, 10 kg per bulannya," ujar Sri Mulyani.
Menurut dia, tambahan bansos beras ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat terbawah dari berbagai guncangan yang terjadi di sektor ekonomi.
"Pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan. Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok paling rentan, kelompok paling miskin," tutur Sri Mulyani.
Realisasi Penyaluran Bansos Beras Sudah Capai 95 Persen
Pemerintah telah merealisasikan penyaluran bantuan sosial beras sebanyak 605.000 ton atau 95 persen dari target 640.000 ton beras selama periode Apri hingga 23 Juni 2023.
"Dengan adanya penyaluran beras murah kita harapkan akan mampu menurunkan harga beras bulan Mei sebesar 0,15 persen dibandingkan April 2023," kata Deputi II Kementerian Koordinator Bidang perekonomian Musdhalifah Machmud dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah Bapanas.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Pemerintah akan mengedepankan aksesibilitas, availabilitas harga yang terjangkau dan kualitas pangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hal tersebut sebagai upaya dalam rangka untuk mendukung terwujudnya indeks prestasi ketahanan pangan Indonesia.
Kecukupan Pangan
Adapun terkait dengan ketersediaan dan kecukupan pangan, Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan, diantaranya mengatur dan memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang dipenuhi produksi dalam negeri atau produksi dari petani-petani domestik.
Disisi lain untuk mencapai kecukupan dan menjaga harga di tingkat wajar, pemerintah melakukan penyediaan dalam negeri melalui impor.
Penyediaan produk-produk yang diproduksi dari luar negeri tersebut dikelola secara transparan, kewajaran, kualitas melalui sistem nasional neraca komoditas (SINAS NK) yang sudah dijalankan.
Untuk komoditas pangan utama yang disediakan SINAS NK adalah pemenuhan daging. Lantaran saat ini pemenuhan daging masih dipenuhi dari luar sebesar 40 persen.
Advertisement
Badan Pangan Nasional Minta Ditambah
Pemerintah telah selesai menyalurkan bantuan pangan beras atau bantuan sosial (bansos) beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Diharapkan dengan adanya bansos beras ini membantu masyarakat berpendapatan rendah sekaligus menahan laju inflasi.
Penyaluran bansos beras ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui penugasan kepada Perum Bulog.
"Dengan rampungnya penyaluran bantuan beras tersebut, saat ini kita sedang berupaya untuk mengajukan penambahan periode penyaluran bantuan selama tiga bulan ke depan," ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dikutip dari Antara, Selasa (18/7/2023).
Arief mengatakan penambahan periode bantuan tersebut diharapkan memperkuat upaya pengendalian inflasi.
BPS mencatat inflasi nasional pada Juni 2023 secara tahunan berada di angka 3,52 persen atau mengalami penurunan dibanding Mei 2023 yang berada di posisi 4,00 persen dan lebih rendah dari inflasi Juni tahun sebelumnya 4,35 persen.
Tantangan Penyaluran
Lebih lanjut, Arief mengatakan proses penyaluran bantuan pangan beras tentunya mengalami berbagai tantangan di lapangan mulai dari validasi data kelompok penerima manfaat (KPM) hingga kondisi akses distribusi ke daerah-daerah terpencil khususnya di provinsi-provinsi baru seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Untuk itu, seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan di daerah tersebut, Arief mendorong penguatan sistem logistik pangan yang dapat menopang stabilitas pasokan pangan di wilayah tersebut.
"Bantuan pangan beras berfungsi sebagai bantalan, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama 21,353 juta KPM yang masuk dalam program bantuan ini," ucapnya.
Arief juga mengapresiasi Perum Bulog dan PT Pos Indonesia serta PT Jasa Prima Logistik (JPL), anak perusahaan Bulog dan PT DNR Logistic, yang mendistribusikan bantuan pangan beras di 38 provinsi seluruh Indonesia.
"Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini khususnya Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, DNR logistic, Pemda, satgas pangan serta stakeholder terkait lainnya, sehingga penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulanan ini telah berjalan dengan baik," ucapnya.
Advertisement
