Liputan6.com, Jakarta - Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Maompang Harahap kurang sepakat dengan klaim yang menyebut ketersediaan stok LPG 3 kg langka. Pasalnya, realisasi penyaluran tabung gas melon subsidi itu secara rata-rata kabupaten/kota masih di bawah 50 persen.
Sejak 1 Maret 2023, Maompang mengatakan, pemerintah membuat kebijakan bahwa pangkalan resmi Pertamina wajib mengalokasikan 80 persen penjualan LPG 3 kg ke pengguna akhir, dan maksimal 20 persen ke pengecer. Ia melihat stok tabung gas subsidi di pangkalan resmi masih banyak tersedia.
Advertisement
"Jadi kalau dikatakan langka, kita kan punya alokasi untuk masing-masing kabupaten/kota. Jadi kuota LPG 3 kg tahun 2023 ini 8 juta metrik ton. Kami monitor, realisasinya sampai dengan year to date Juni 2023 rata-rata kabupaten/kota masih di bawah 50 persen," jelasnya kepada Liputan6.com, Selasa (1/8/2023).
Rantai Distribusi LPG 3 Kg
Maompang pun menekankan, rantai distribusi LPG 3 kg sebenarnya berhenti di pangkalan atau penyalur, sehingga mereka wajib untuk menyalurkan 100 persen ke konsumen akhir.
"Jumlah pangkalan resmi kan ada 223 ribu lebih. Mereka wajib untuk menyalurkan langsung ke masyarakat, ke konsumen akhir. Cuman sekarang, kan kita tahu faktanya, masyarakat sekarang kebanyakan jadi pengecer di warung-warung," ujar Maompang.
Dia tidak menyangkal ada beberapa kabupaten/kota yang realisasi penyaluran LPG 3 kg sudah di atas angka rata-rata. Namun, ia memandang ketersediaannya di pangkalan resmi Pertamina masih mencukupi, dimana 80 persennya dialokasikan langsung untuk konsumen yang berhak menerima.
"Sekarang yang di pengecer maksimal hanya 20 persen. Jadi sebenarnya kalau dikatakan barang itu enggak ada, pastikan aja, kan SPBU Pertamina jadi pangkalan. Barang di situ ada," tegas Maompang.
Anggaran Super Besar
Lebih lanjut, ia juga bercerita bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran super besar untuk penyaluran LPG 3 kg di tahun ini. Sebagai perbandingan, realisasi subsidi tabung LPG 3 kg 2022 sesuai dengan laporan keuangan pemerintah pusat yang audited ada di angka Rp 100,3 triliun. Kemudian di 2021, realisasinya sesuai LKPP audited di angka Rp 67,6 triliun.
"Tahun 2023 ini, alokasi subsidi tabung LPG 3 kg jumlahnya mencapai Rp 117,8 triliun, atau 56 persen dari total alokasi subsidi energi tahun 2023. Ini yang melatarbelakangi kenapa pemerintah berkomitmen untuk melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg tepat sasaran berbasis target penerima, by name by address," tuturnya.
LPG 3 Kg Langka karena Penyimpangan Distribusi
Beberapa waktu belakangan dilaporkan adanya kelangkaan LPG bersubsidi 3 kilogram (kg). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga penyebabnya ada pada sisi distribusi ke masyarakat.
Anggota Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno menduga ada penyimpangan distribusi pada proses distribusi LPG 3 Kg. Alhasil, LPG subsidi ini sulit ditemui di beberapa titik.
"Beberapa hari belakangan di beberapa daerah sedang terjadi kelangkaan LPG 3 kg. Fenomena ini karena adanya penyimpangan distribusi," ujarnya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (1/8/2023).
Penyimpangan yang dimaksud Agus adalah tidak tepatnya sasaran penyaluran LPG 3 kg atau gas melon tersebut. Misalnya, masih ada golongan-golongan yang dinilai mampu yang menggunakan LPG 3kg.
Padahal, jelas-jelas di bagian tubuh tabung tertulis 'Hanya untuk Masyarakat Miskin'. Titik beratnya ada pada penjualan yang masih dibuka lebar, jadi, konsumennya makin luas, sementara stoknya tidak bertambah banyak.
"Gas LPG 3 kg harusnya untuk orang miskin atau keluarga tidak mampu, tapi keluarga mampu ikut menggunakan," kata dia.
"Bahkan sektor bisnis turut mencecap untuk keperluan usahanya. Dengan begitu di satu sisi kuota gas tetap, di sisi lain konsumennya bertambah. Maka terjadi kekurangan pasokan," tegasnya.
Advertisement
Pertamina Sidak 255 Titik
Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) bersama pemerintah paerah dan aparat kepolisian berkeliling di sejumlah daerah mengecek langsung ketersediaan LPG 3 kg. Gelar sidak ini dilakukan di 255 titik guna memantau stok LPG subsidi yang diisukan langka.
Sidak dan pemantauan dilakukan hingga tingkat pangkalan di seluruh wilayah di Indonesia. Mulai dari Sumatra Bagian Utara (5 titik), Sumatra Bagian Selatan (7 titik), Jawa Bagian Barat (83 titik), Jawa Bagian Tengah (78 titik), Jawa Timur dan Bali (16 titik), Kalimantan (59 titik), dan Sulawesi (7 titik).
Pemantauan distribusi LPG Subsidi juga dilakukan Pertamina Pusat di daerah-daerah melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) dan kunjungan langsung Direktur Utama Pertamina (Persero), Nicke Widyawati ke sejumlah daerah.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, hasil dari sidak dan operasi pasar menunjukan bahwa pasokan LPG 3 kg di beberapa daerah dalam kondisi aman dan terkendali, tanpa adanya kekurangan suplai dan tidak terjadi antrean.
"Kami terus melakukan pemantauan lapangan secara serentak di seluruh wilayah kerja dan setelah itu langsung melakukan operasi pasar bagi daerah yang memerlukan. Dampaknya baik, di banyak daerah pasokan aman," ujar Fadjar, Selasa (1/8/2023).
Menurut dia, Pertamina juga terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar LPG bersubsidi hanya digunakan bagi masyarakat sesuai sasaran yang ditetapkan Pemerintah yakni kelompok kurang mampu dan usaha kecil dan mikro.
"Bagi masyarakat mampu yang masih menggunakan LPG 3 Kg agar beralih ke LPG Non Subsidi, agar saudara-saudara kita yang membutuhkan tetap dapat menggunakan haknya," imbuh Fadjar.
