Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai terjadinya kelangkaan LPG 3 kg di beberapa daerah, menjadi momentum yang tepat mempercepat transisi energi ke basis listrik.
Menurutnya, saat ini penggunaan LPG sudah dibatasi, bahkan kuota LPG 3 Kg subsidi juga dibatasi. Disamping itu, pemerintah memang sedang melakukan transisi energi dari penggunaan yang berbasis bahan bakar ke energi berbasis listrik.
Advertisement
Apalagi harga gas dunia sedang melonjak. Alhasil, jika Pemerintah tetap memaksakan menjual LPG, maka akan sulit mencapai harga yang ekonomis bagi masyarakat.
"Harga dunia ini kan tinggi dan kemudian harga dalam negeri kalau mau dipaksakan sebetulnya sulit mengejar ke ekonomisan. Ya lebih baik kita mempercepat transisi energi," kata Herman dikutip dari paparan di kanal Youtube DPR RI, Selasa (1/8/2023).
Herman menegaskan transisi energi tersebut harus didorong, sama halnya ketika masa pandemi, para pelaku usaha utamanya pedagang terpaksa melakukan transisi dari pasar konvensional ke pasar digital.
"Momentumnya ada, seperti ketika terjadinya Bagaimana transisi penggunaan dari pasar konvensional ke pasar digital kan dipaksa oleh terjadinya covid. Nah, ini juga kalau memang ketersediaan gas, ini juga terus menyulitkan terhadap ketersediaan gas dalam negeri, ya sebaiknya transisi energi kepada yang basisnya listrik ini dipercepat," ujarnya.
EBT
Selain mempercepat transisi energi ke listrik, Herman mengusulkan bahwa Pemerintah bisa menggunakan berbagai energi baru terbarukan dan melakukan inovasi guna menggantikan penggunaan LPG.
"Basisnya listrik kalau kemudian juga sangat tergantung plannya terhadap gas, kita juga bisa menggunakan berbagai energi baru terbarukan. Ini yang menurut saya ke depan harus sudah berinovasi jangan bisnis as usual," ujarnya.
Ia pun khawatir jika tidak segera disediakan alternatif pilihan sumber daya energi bagi masyarakat, maka kemungkinan Indonesia akan mengalami krisis energi di dalam negeri.
"Kalau ini terjadi konsumen terus meningkat kemudian alternatif pilihan sumber energinya tidak ada nah kalau ini terjadi pula bahwa ke depan ya kita akan krisis energi dalam negeri," pungkasnya.
LPG 3 Kg Langka karena Penyimpangan Distribusi
Beberapa waktu belakangan dilaporkan adanya kelangkaan LPG bersubsidi 3 kilogram (kg). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga penyebabnya ada pada sisi distribusi ke masyarakat.
Anggota Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno menduga ada penyimpangan distribusi pada proses distribusi LPG 3 Kg. Alhasil, LPG subsidi ini sulit ditemui di beberapa titik.
"Beberapa hari belakangan di beberapa daerah sedang terjadi kelangkaan LPG 3 kg. Fenomena ini karena adanya penyimpangan distribusi," ujarnya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (1/8/2023).
Penyimpangan yang dimaksud Agus adalah tidak tepatnya sasaran penyaluran LPG 3 kg atau gas melon tersebut. Misalnya, masih ada golongan-golongan yang dinilai mampu yang menggunakan LPG 3kg.
Padahal, jelas-jelas di bagian tubuh tabung tertulis 'Hanya untuk Masyarakat Miskin'. Titik beratnya ada pada penjualan yang masih dibuka lebar, jadi, konsumennya makin luas, sementara stoknya tidak bertambah banyak.
"Gas LPG 3 kg harusnya untuk orang miskin atau keluarga tidak mampu, tapi keluarga mampu ikut menggunakan," kata dia."Bahkan sektor bisnis turut mencecap untuk keperluan usahanya. Dengan begitu di satu sisi kuota gas tetap, di sisi lain konsumennya bertambah. Maka terjadi kekurangan pasokan," tegasnya.
Advertisement
Pertamina Sidak 255 Titik
Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) bersama pemerintah paerah dan aparat kepolisian berkeliling di sejumlah daerah mengecek langsung ketersediaan LPG 3 kg. Gelar sidak ini dilakukan di 255 titik guna memantau stok LPG subsidi yang diisukan langka.
Sidak dan pemantauan dilakukan hingga tingkat pangkalan di seluruh wilayah di Indonesia. Mulai dari Sumatra Bagian Utara (5 titik), Sumatra Bagian Selatan (7 titik), Jawa Bagian Barat (83 titik), Jawa Bagian Tengah (78 titik), Jawa Timur dan Bali (16 titik), Kalimantan (59 titik), dan Sulawesi (7 titik).
Pemantauan distribusi LPG Subsidi juga dilakukan Pertamina Pusat di daerah-daerah melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) dan kunjungan langsung Direktur Utama Pertamina (Persero), Nicke Widyawati ke sejumlah daerah.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, hasil dari sidak dan operasi pasar menunjukan bahwa pasokan LPG 3 kg di beberapa daerah dalam kondisi aman dan terkendali, tanpa adanya kekurangan suplai dan tidak terjadi antrean.
"Kami terus melakukan pemantauan lapangan secara serentak di seluruh wilayah kerja dan setelah itu langsung melakukan operasi pasar bagi daerah yang memerlukan. Dampaknya baik, di banyak daerah pasokan aman," ujar Fadjar, Selasa (1/8/2023).
Menurut dia, Pertamina juga terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar LPG bersubsidi hanya digunakan bagi masyarakat sesuai sasaran yang ditetapkan Pemerintah yakni kelompok kurang mampu dan usaha kecil dan mikro.
"Bagi masyarakat mampu yang masih menggunakan LPG 3 Kg agar beralih ke LPG Non Subsidi, agar saudara-saudara kita yang membutuhkan tetap dapat menggunakan haknya," imbuh Fadjar.
