Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menggelar rapat mengenai tindak lanjut Pondok Pesantren Al-Zaytun di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Hadir dalam rapat itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kabareskrim Komjen Wahyu Widada dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Advertisement
Dalam rapat ini, Mahfud Md menugaskan Menteri Agama dan Gubernur Jawa Barat untuk mengawal Pondok Pesantren Al Zaytun sekaligus melakukan pendampingan. Tujuannya agar proses pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaytun tidak terganggu dan tetap berjalan setelah pemimpinnya, Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka.
"Agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya. Jadi ini pendampingan," kata Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Selain itu, lanjut Mahfud, Kementerian Agama diberi wewenang untuk melakukan assessment terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga-tenaga pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan Pesantren Al Zaytun sesuai peraturan perundang-undangan.
Mahfud juga menugaskan Bareskrim untuk memberi jaminan keamanan terhadap siapa pun yang akan melakukan proses-proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren.
"Jadi ada Bareskrim yang akan memberikan jaminan-jaminan. Siapa yang memeriksa dan melakukan apa sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi warga pesantren jangan panik, hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi," tegas Mahfud.
Mahfud menambahkan, bila ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional terhadap Pesantren Al Zaytun maka mesti segera disuarakan. Sehingga, pemerintah pusat bisa mendengar.
"Apa itu benar apa tidak, jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang untuk menertibkan sesuai dengan hukum malahan melanggar hukum atau melanggar hak konstitusional para santri," ujar Mahfud.
Bareskrim Diminta Percepat Proses Pidana Panji Gumilang Selain Kasus Penistaan Agama
Lebih lanjut, Mahfud meminta Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penistaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Kata dia, yang perlu diperhatikan Bareskrim Polri adalah laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus.
Mahfud menuturkan, tindak pidana khusus yang dimaksud, misalnya, pencucian uang. Sedangkan tindak pidana umum, misalnya, pemalsuan, penggelapan dan macam-macam transaksi.
"Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat," kata Mahfud.
"Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait Al Zaytun, saya harap teman-teman di Al Zaytun sana mendengar bahwa anda terus berjalan sebagai pesantren, terus mengajar, terus mengaji itu dan itu di bawah jaminan pemerintah," tuturnya.
NU Siap Tampung Santri Panji Gumilang jika Al Zaytun Dibubarkan
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama (NU) siap menampung santri Panji Gumilang jika Pesantren Al Zaytun dibubarkan.
Gus Yahya mengamini nasib pendidikan santri Al Zaytun terancam setelah pemimpinnya, Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Namun, dia meminta para santri untuk tidak panik. Sebab Gus Yahya memastikan banyak lembaga pendidikan milik NU yang siap menampung mereka.
"NU siap kalau nantinya, misal, disuruh menampung siswanya. NU ini ada banyak lembaga pendidikan," ungkap Gus Yahya di kantor pusat PBNU, Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Gus Yahya percaya, tidak hanya dari kalangan NU yang mau menerima limpahan santri Al Zaytun, tapi juga banyak organisasi keumatan lain yang siap memberikan uluran tangan.
"Saya kira organisasi lain juga siap. Jadi tidak akan ada masalah yang terlalu mengkhawatirkan soal ini," tegas Gus Yahya.
Gus Yahya menilai, dampak dari Panji Gumilang berstatus tersangka pasti telah diperhitungkan pemerintah. Artinya, sejumlah rencana sudah dipersiapkan saat menjalani proses hukum.
"Pemerintah saya kira juga sudah melakukan antisipasi dan persiapan apa pun hasil dari proses hukum," kata Gus Yahya.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
