Liputan6.com, Jakarta - Fenomena yang marak terjadi saat ini, sejumlah perguruan tinggi dan universitas berbondong-bondong membuka Fakultas Kedokteran (FK) baru. Tercatat hingga 1 Agustus 2023, sudah ada 12 perguruan tinggi yang mendapat lampu hijau membuka FK, sebagian berlokasi di Pulau Jawa.
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono Harbuwono menyambut baik pembukaan Fakultas Kedokteran baru tersebut. Menurutnya, hal itu telah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Advertisement
Kebijakan pembukaan FK baru ini sejalan dengan pencabutan moratorium. Sebelumnya, Kemendikbudristek sempat menghentikan moratorium pembukaan Fakultas Kedokteran pada 2022 di tengah jumlah dokter yang masih minim di dalam negeri.
Kilas balik, kebijakan moratorium dengan penghentian pembukaan FK pernah diterapkan pada 2016. Pada waktu itu, ada 32 Fakultas Kedokteran yang bermasalah terkait uji kompetensi.
"Kalau sekarang sudah pembukaan moratorium ya enggak apa-apa. Biar dokternya banyak ini. Sudah diputuskan Kemendikbudristek kok," ujar Dante usai rapat dengan Wakil Presiden RI di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Wewenang Kemendikbudristek
Berkaitan dengan lokasi sejumlah FK baru dari perguruan tinggi yang sebagian ada di Pulau Jawa, Dante menyebut, itu yang berwenang memberikan izin pembukaan FK adalah Kemendikbudristek, bukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Yang seharusnya punya potensi dan kewenangan moratorium itu kan Kemendikbudristek, bukan kita (Kemenkes)," terang Dante.
12 Perguruan Tinggi Buka Fakultas Kedokteran Baru
Berdasarkan data Kemendikbudristek per 1 Agustus 2023, berikut ini 12 perguruan tinggi yang membuka Fakultas Kedokteran baru:
- Institut Kesehatan Medistra Medan
- Universitas Bangka-Belitung
- Universitas Maritim Raja Ali Haji
- UPN Veteran Jawa Timur
- Institut Kesehatan Helvetia Medan
- Universitas Negeri Padang
- Universitas Negeri Semarang
- Universitas Negeri Surabaya
- Universitas Dian Nuswantoro
- Universitas Pendidikan Indonesia
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Institut Kesehatan Deli Husada Delitua
Advertisement
Problem Distribusi Dokter Tak Merata
Di sisi lain, kemunculan Fakultas Kedokteran (FK) baru yang terdapat di Jawa menimbulkan pertanyaan, bukankah dokter di Jawa sudah overload alias berlebihan?
Menjawab pertanyaan tersebut, Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menekankan, overload dokter itu karena problem distribusi yang tidak merata, bukan masalah adanya FK baru.
"Itu masalah distribusi, di tempat lain masih kurang. Nanti kita perbaiki distribusinya, jumlah dokternya juga kita buka, dan moratorium itu yang punya kewenangan adalah Kemendikbudristek," jelasnya.
Kasih Fasilitas Kesehatan yang Lebih Baik
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menambahkan, Kemenkes berupaya memeratakan distribusi dokter di Tanah Air. Upaya ini agar meredam kesenjangan minimnya dokter, khususnya di daerah Indonesia timur dan pelosok.
"Buat pemerataan dokter ya kita kasih lewat program PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Kita kasih fasilitas kesehatan yang lebih baik daripada sebelumnya," tambahnya.
"Sehingga para dokter betah di situ. Kita juga sudah punya tim khusuus di situ, misalnya Nusantara Sehat, itu kita berangkatkan."
Sebagai informasi, dokter PPPK adalah tenaga dokter yang terikat kontrak dengan pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
Adapun program Nusantara Sehat diluncurkan Kemenkes guna dapat memenuhi komposisi dan standar tenaga kesehatan minimal di Puskesmas, serta meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia, utamanya bagi wilayah-wilayah yang sulit dijangkau atau Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK).
Advertisement
