Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya. Penghargaan ini diraih menjelang akhir masa jabatan Menlu Retno Marsudi.
Kemlu RI pertama kali mendapat predikat WTP pada 2016.
Advertisement
Serah terima laporan BPK dilaksanakan di Kantor Kemlu pada Kamis 3 Agustus 2023, dihadiri oleh Menlu RI Retno Marsudi beserta jajaran pejabat Kemlu. Pihak BPK diwakili oleh Anggota I Bapak Nyoman Adhi Suryadnyana.
Menlu RI Retno Marsudi menyambut baik predikat WTP ini. Ia juga menegaskan komitmen Kemlu RI untuk mendukung aktivitas BPK di kancah internasional.
"Sudah menjadi komitmen Kemlu untuk terus mendukung peran aktif BPK di dunia internasional," kata Menlu Retno, dilansir situs Kemlu RI, Jumat (4/8/2023).
Dalam sambutannya, Menlu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja Kemlu, baik di Pusat maupun Perwakilan, dan kepada BPK atas kerja sama dan saran yang diberikan kepada Kemlu untuk terus memperkuat good governance.
Selain membangun good governance, kerja sama Kemlu-BPK juga terjali dalam meningkatkan kiprah BPK di dunia internasional. BPK aktif menjadi auditor eksternal di berbagai organisasi internasional, seperti di PBB, IAEA, dan WIPO.
Menlu Retno menegaskan bahwa Kemlu RI akan melaksanakan rekomendasi yang disampaikan BPK.
Tahun lalu Indonesia berhasil menuntaskan Presidensi G20 dengan baik. Sementara selama pandemi, diplomasi vaksin Indonesia bekerja maksimal untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi.
Saat ini, Indonesia menjadi Ketua ASEAN di tengah situasi dunia yang belum sepenuhnya membaik. ASEAN juga menghadapi tantangan internal yakni situasi di Myanmar. Menlu sampaikan dua hal yang ingin diperjuangkan Indonesia selama keketuaan.
Pertama, memastikan ASEAN terus menjadi lokomotif perdamaian dan stabilitas di kawasan (ASEAN matters). Kedua, menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (epicentrum of growth).
“Semoga kita dapat menyelesaikan tugas sebagai Ketua ASEAN sebaik kita menyelesaikan tugas sebagai Presiden G20," kata Menlu Retno Marsudi.
Kementerian Lain yang Mendapat WTP di 2023
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan juga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa 11 Juli 2023.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Capaian ini menandai bahwa laporan keuangan Kemendag di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan merepresentasikan kepatuhan dalam bekerja sesuai aturan perundang-undangan.
Penghargaan Opini WTP diberikan setelah pemeriksaan menyeluruh atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tahun 2022. Ditinjau juga langkah-langkah perbaikan berkelanjutan atas rekomendasi tahun sebelumnya,termasuk upaya percepatan pelaksanaan hibah aset kepada pemerintah daerah.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengucapkan terima kasih atas pendampingan yang diberikan BPK sehingga Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan 2022 dapat disusun secara akuntabel dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.
"Saya berterima kasih atas bimbingan BPK dan kerja keras rekan-rekan Kemendag sehinggaKemendag bisa kembali mendapatkan hasil yang optimal, yaitu Opini WTP dari BPK. WTP itu soal kepatuhan. Jadi, tidak boleh salah," kata Mendag.
"Saya minta rekan-rekan di Kemendag untuk sungguh-sungguh. Akhirnya dengan kesungguhan bekerja, kita bisa mendapatkan kembali Opini WTP. Tanpa kerja keras, ini tidak mungkin," kata Mendag Zulkifli Hasan.
Advertisement
Kementan Juga Raih WTP 7 Tahun Berturut-turut
Kementerian Pertanian (Kementan) juga kembali meraih opini WTP dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2022. WTP ini melengkapi laporan audit bersih yang diterima selama 7 tahun berturut-turut.
Raihan tersebut membuat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengucap syukur. Pasalnya, karena WTP yang diberikan menandakan bahwa indikator atau tata kelola keuangan negara yang dilakukan sudah sesuai dengan target dan perencanaan, yaitu pengelolaan yang bersifat akuntabel dan terbuka untuk publik.
"Kita bersyukur di saat semua sektor lain turun, pertanian tetap tumbuh meski dengan anggaran yang seadanya. Kemudian kita bersyukur karena kita mendapat WTP Sebagai audit keuangan negara selama 7 tahun berturut-turut," ujar SYL, Rabu, 21 Juni 2023.
Mentan SYL menambahkan, capaian WTP ketujuh ini merupakan buah dari kerja Sama dan kolaborasi semua pihak, termasuk juga BPK dalam mengelola keuangan negara yang sehat serta jauh dari praktek kotor. Dia berharap, capaian tersebut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menghadirkan tata kelola yang baik pada anggaran pemerintah.
"Saya kira ini adalah akumulasi kerja keras dari bawah, semua pihak dan jajaran, karena yang sangat mendasar adalah bagaimana menghadirkan administrasi yang baik untuk pertanian Indonesia yang jauh lebih maju, mandiri dan modern," jelasnya.
Jokowi: Opini WTP dari BPK Bukan Prestasi, tapi Kewajiban
Pada Juni lalu, Presiden Jokowi juga bersyukur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Jokowi mengatakan opini WTP tersebut bukanlah prestasi, melainkan kewajiban bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Kepada Bapak menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN, kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga," kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 di Istana Negara Jakarta, Senin (26/6).
Dia menekankan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkewajiban menggunakan uang rakyat dengan optimal. Jokowi menyampaikan masyarakat harus merasakan manfaat dari setiap anggaran yang dikelola kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
"Tertib administrasi itu penting tapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.
Advertisement
