Batas Usia Digugat, Simak Lagi Syarat Daftar Capres-Cawapres Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah tokoh mulai disebut-sebut bakal maju sebagai bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 mendatang. Belakangan, batas usia capres-cawapres ternyata juga digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mencalonkan dan mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres pada Pemilu 2024. Hal ini tertuang dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya," demikian bunyi Pasal 169 huruf d pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Berikut persyaratan capres dan cawapres berdasarkan Pasal 169

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
3. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPR, atau DPRD;
12. Terdaftar sebagai Pemilih;
13. Memiliki nomor pokok Wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
14. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
15. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;
16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
17. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
19. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.3O.S/PKI; dan
20. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik lndonesia

Selain Pasal 169, persyaratan capres-cawapres juga diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 170 dan Pasal 171 lebih spesifik mengatur tentang pejabat negara yang akan mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres.

Pasal 170

1. Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.
2. Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
3. Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pasal 171

1. Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikotal dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik Peserta pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada presiden.
2. Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.
4. Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.