Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menerangkan kabar terbaru soal proses audit dana pensiun (dapen) BUMN yang bermasalah. Targetnya audit dana pensiun BUMN, pada 18 September 2023 audit itu rampung.
Langkah audit ini menindaklanjuti temuan ada 65 persen dapen BUMN yang bermasalah. Menurut data Erick Thohir, ada 31 dari 48 lembaga dapen perusahaan pelat merah.
Advertisement
Erick menyebut, pihaknya sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejahung) soal indikasi awal pengelolaan dapen BUMN. Namun, ada pendalaman lebih lanjut agar mengantingi data yang valid. Termasuk menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kemarin untuk dapen kita memang sudah melaporkan ke Kejaksaan untuk indikasi awal, tetapi kan kesepakatan kami dengan BPKP dan Kejaksaan kita audit juga supaya jangan ada fitnah lah,"ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, ditulis Sabtu (5/8/2023).
Pengelolaan Bermasalah
Erick sebelumnya sempat bilang kalau pengelolaan dapen BUMN sendiri menghadapi masalah. Namun, dia ingin lebih memastikan lagi soal jenis masalahnya, termasuk jika ditemukan adanya kecurangan atau fraud.
Erick Thohir sebelumnya mematok proses audit bisa rampung pada akhir Juli 2023. Sayangnya tenggat itu molor hingga diprediksi rampung pada September 2023 mendatang.
"Jadi kita juga membedakan mana yang koruptif mana yang memang manajemennya harus diperbaiki, dan ini yang dari BPKP sendiri kita sepakati kurang lebih pertengahan September, 18 September diharapkan bisa selesai," ungkapnya.
"Jadi memang mohon maaf agak satu bulan lebih (lama dari rencana), tapi kembali, kalau ada audit kan dari BPKP kan lebih bagus," sambungnya.
Hambatan
Lebih lanjut, Erick mengungkap alasan proses audit dapen BUMN sendiri menjadi molor dari rencana sebelumnya. Yakni, menyoal proses audit yang berjalan di BPKP, baik secara ketersediaan waktu hingga proses audit yang menyeluruh.
"Karena audit (jadi prosesnya lebih lama), kan BPKP kerjaannya banyak, bukan hanya ngurusin BUMN," ungkapnya.
Erick Thohir menerangkan akan juga menjalin koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah adanya pergantian. Menyusul ada perubahan dari jajaran pejabat BPK.
"Ini bagian juga kita koordinasi juga di bahyak hal karena di transisi pemerintahan suka terjadi seperti ini," pungkas Erick Thohir.
Advertisement
Lapor Kejagung
Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan melaporkan dokumen dana pensiun, atau dapen BUMN bermasalah kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) akhir Juli 2023 ini.
"Dapen sama, sesuai dengan rencana yang akan kita laporkan ke Kejaksaan kan di akhir bulan untuk dana pensiun. Jaksa Agung saya sudah laporkan," ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Erick ingin persoalan dapen BUMN bersih. Sehingga punya standar yang sama dengan perusahaan BUMN di sektor asuransi yang dulu sempat bermasalah, semisal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga PT Taspen (Persero).
"Kalau kemarin Jiwasraya sudah bagus, Asabri sudah bagus, Taspen sudah bagus, dana pensiun BUMN yang terkelompok-kelompok juga kita harus perbaiki," ungkap dia.
Erick tidak mau carut marut dana pensiun ini berlanjut hingga tahun-tahun mendatang. Sehingga merugikan para pensiunan pegawai BUMN di masa purnabaktinya.
"Ini lebih penting lagi. Jangan sampai BUMN-nya bagus, penjualannya, labanya bagus, tapi nanti 5-10 tahun lagi ketika saya tinggalkan semua tidak mendapat dana pensiun. Ini yang kita mau rapikan, bersihkan. Kalau ada yang nyolong-nyolong, silakan tangkap," tegasnya.
Hasil Audit Dana Pensiun BUMN
Sebelumnya, Erick Thohir buka-bukaan soal hasil audit pengelolaan dana pensiun BUMN. Ia menemukan adanya indikasi salah penempatan investasi mencapai Rp 9,5 triliun.
"Dapen BUMN kan kemarin pengelolaannya sudah dikonsolidasi. Rp 9,5 triliun terindikasi ada salah investasi atau korupsi," kata Erick Thohir beberapa waktu lalu.
Erick melaporkan, Kementerian BUMN sudah ambil tindakan terhadap kasus korupsi dapen BUMN. Namun, ia menegaskan tidak semua dana pensiun tersebut terindikasi korupsi.
"Tentu yang korupsi kemarin sudah diambil tindakan. Yang salah investasi bukan korupsi, karena (fluktuasi) market/pasar. Itu kita dorong 3-5 tahun transisi penyehatan," ucapnya.
"Seperti juga Jiwasraya, kan perlu 2-3 tahun (proses penyehatan). Yang penting rule of the game-nya benar," dia menambahkan.
Belajar dari kasus sebelumnya, Erick lantas menyerahkan proses penyehatan dana pensiun BUMN kepada IFG Life. Terlebih, ia menilai perusahaan tersebut kini telah dikomandoi Hexana Tri Sasongko, sosok berkompeten yang juga mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero). "Kan IFG udah pengalaman, sudah ada pak Heksana dirutnya, yg rambutnya tambah tipis, ngurusin, sekarang tambah tipis lagi," kata Erick Thohir.
Advertisement
