Liputan6.com, Jakarta Kegiatan Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahap VI kembali digelar di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada 3-5 Agustus 2023. Acara ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja pemerintah, yang bertujuan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
Dalam semangat “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa”, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bersatu padu untuk menggiatkan proses belanja pemerintah melalui APBN/APBD.
Advertisement
Fokus utama adalah meningkatkan belanja PDN dan mendukung produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), dengan tujuan besar memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sejalan dengan arahan Presiden No. 2 Tahun 2022, para pelaku usaha nasional yang menghasilkan produk dan layanan berkualitas dan kompetitif diimbau untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan memanfaatkan iklim belanja yang kondusif di lingkungan instansi pemerintah, lembaga, BUMN/BUMD yang menggunakan APBN dan APBD, sehingga dapat mempercepat pengembangan dan perluasan pasar produk dalam negeri.
“LKPP telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi. Salah satunya dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta KADIN melalui kegiatan temu bisnis ICEF 2023. kegiatan ini menyasar hampir Rp 800 triliun anggaran pemerintah yang belum ditransaksikan," ungkap Hendrar Prihadi, Kepala LKPP RI setelah pembukaan kegiatan ICEF 2023 dikutip Sabtu (5/8/2023).
"Dari rencana umum pengadaan sekitar 1.100 triliun Rupiah transaksinya baru sekitar 387 triliun Rupiah. Maka sisanya itu kami arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah" lanjut dia.
Semakin banyak penyedia yang bergabung dalam Toko Daring dan E-katalog yang menyediakan produk dalam negeri, tentunya akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif.
Apalagi Presiden Joko Widodo juga berkomitmen kuat, dengan menetapkan target pembelian produk dalam negeri hingga 95% dari pagu anggaran barang/jasa harus dibelikan Produk Dalam Negeri.
Mitra Toko Daring LKPP
Mbizmarket marketplace mitra Toko Daring LKPP hadir sebagai exhibitor di hall A booth A67 dalam kegiatan ICEF 2023 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya LKPP untuk menggalakan penggunaan produk dalam negeri.
“Dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP, kini transaksi pengadaan bisa dilakukan dengan lebih transparan, hanya dengan klik melalui Mbizmarket, mitra Toko Daring , APBN/APBD diharapkan dapat dibelanjakan secara efisien, cepat dan tepat melalui penyedia usaha mikro kecil (UMK) yang telah bergabung di platform kami," ujar CEO & Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan.
Selain itu dengan bertransaksi di Mbizmarket, pejabat pengadaan pemerintah dengan mudah dapat mencari produk dalam negeri dan mengetahui persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena di platform Mbizmarket telah ada penandanya (flagging).
"Terkait dengan laporan, pejabat pemerintah yang membutuhkan juga dapat dengan mudah memperoleh laporan belanja Produk Dalam Negeri dan TKDN, dalam bentuk laporan akumulasi jumlah barang dan nilai, termasuk persentasenya” tambah dia.
Advertisement
Acara ICEF 2023
Bergabungnya para pembeli dan penjual dalam acara ICEF 2023 menjadi momentum berharga untuk menguatkan komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, yang menciptakan dampak positif bagi perekonomian negara.
Dukungan dari berbagai pihak untuk lebih mengutamakan belanja PDN dan memperkuat sektor UMK-Koperasi merupakan langkah konkret menuju kemandirian bangsa.
komitmen dan semangat bersama seluruh pihak dalam menyerukan penggunaan produk dalam negeri melalui pemanfaatan belanja APBN/APBD diharapkan dapat membuka peluang usaha seluas-luasnya, juga membuka kesempatan penambahan tenaga kerja, serta diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara.
