Liputan6.com, Jakarta Rangkaian kegiatan Temu Bisnis Tahap VI telah sukses digelar pada 3-5 Agustus 2023, tepatnya di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta. Menutup secara resmi acara tersebut, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hariej menyampaokan pesan semangat untuk tetap aktif mewujudkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) yang harus terus digelorakan.
"Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan," ucap pria akrab disapa Eddy saat menutup Temu Bisnis Tahap VI.
Advertisement
Eddy mengungkapkan, hal tersebut menjadi langkah penting karena Kementerian/Lembaga Negara menjadi konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," tutur Eddy.
Lewat acara Temu Bisnis Tahap VI tersebut, Eddy menambahkan bahwa harapannya baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta BUMN dan BUMD bisa mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja Produk Dalam Negeri sebesar 95% dari total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir tahun 2023.
"Hal ini guna mewujudkan tema Temu Bisnis Tahap VI kali ini, yang mengusung Tema 'Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa',” tandas Eddy.
Temu Bisnis Tahap VI merupakan sinergisitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan, yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak Kamis lalu (3/8/2023) hingga Sabtu (5/8/2023), yang merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berdasarkan data, pada kegiatan Temu Bisnis Tahap VI ini terdapat peningkatan transaksi sebesar Rp29,5 triliun yang terdiri dari transaksi oleh Kementerian/ Lembaga sebesar Rp18,5 triliun dan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebesar Rp11,34 triliun .
Rinciannya dari nominal 29,5 triliun rupiah tersebut, yang sudah dilakukan Pembayaran sebesar Rp16,13 triliun, dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar Rp13,4 triliun.
Sebelum diselenggarakannya road to Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN senilai Rp420,7 triliun. Sementara itu, setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan (9 hari) menjadi Rp448,8 triliun.
Tak hanya itu saja, Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan public berupa layanan Paspor Merdeka dengan jumlah Pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Ada juga coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Hak Asasi Manusia (HAM).
