Liputan6.com, Jakarta - Ribuan massa dari tenaga kesehatan atau nakes honorer menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI Jakarta. Untuk mengamankan aksi, sebanyak 2.000 personel disiagakan mengawal unjuk rasa.
"Secara keseluruhan wilayah Jakarta Pusat ada beberapa titik dengan isu yang berbeda semua. Total di seluruh Jakarta Pusat ada 1.800 personel, sama TNI jadi total 2000-an," kata Kapolres Metro Jakpus, Kombes Pol Komarudin dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).
Advertisement
Komarudin mengatakan, unjuk rasa 1.500 orang dari nakes honorer. Adapun, tuntutan minta diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
"Minta diterbitkan surat pengangkatan menjadi PNS," ujar dia.
Komarudin mengatakan, sampai saat ini situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan agak sedikit melambat. Pihaknya pun telah menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas manakala massa membeludak.
"Nanti akan dialihkan sekiranya dibutuhkan. Tapi sampai saat ini normal, di patung kuda juga ada bukan kelompok yang sama mengusung isu yang sama, di patung kuda juga ada sekitar 500an," ujar dia.
Komarudin mengimbau kepada massa aksi menyuarakan aspirasi dengan tertib sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan. Sementara itu, sejauh inu seluruh akses jalan tidak ada yang dialihkan.
"Masih normal semuanya namun diinformasikan saat ini sedang ada aksi dibeberapa titik dengan jumlah massa yang cukup besar itu ada di depan DPR dan didepan patung kuda di air mancurnya," ujar dia.
Kemenkes Imbau Nakes Utamakan Pelayanan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau dokter dan tenaga kesehatan tetap mengutamakan pelayanan dan tidak meninggalkan tugas untuk demo tolak RUU Kesehatan Omnibus Law.
Imbauan ini disampaikan melalui surat edaran (SE) Nomor UM.01.05/I.2/1743/2022 dan diresmikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya pada 27 November 2022.
Meski begitu, demo Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi lain tetap dilaksanakan dengan massa yang diperkirakan lebih dari 100 orang.
Unjuk rasa ini dilakukan di depan gerbang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada dan dimulai lebih kurang pukul 8.30 WIB.
Terkait surat edaran ini, Juru Bicara Aliansi Nasional Nakes dan Mahasiswa Kesehatan Seluruh Indonesia Mahesa Paranadipa Mikael mengatakan bahwa unjuk rasa ini merupakan cara menyampaikan aspirasi.
“Menyuarakan kepentingan bangsa, memperjuangkan agar rakyat ini bisa disuarakan tentunya itu menjadi tanggung jawab semua orang di republik ini. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa ini ke depan,” ujar Mahesa di depan gerbang DPR RI, Senin (28/11/2022).
“Itu (surat edaran) sifat institusi ya, silakan diatur oleh Menteri Kesehatan. Tapi kami sendiri mengimbau semua orang yang peduli terhadap generasi bangsa ini ke depan, ayo kita suarakan, jangan sampai nasib kesehatan rakyat ke depan jadi terancam,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Mahesa juga menyampaikan poin-poin yang mendasari penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law.
Advertisement
