Nasib Proyek Kereta Gantung Bandung Raya yang Bakal Melintasi Bukit-Bukit hingga Sumedang

Proyek kereta gantung Bandung Raya akan dikaji Pemprov Jabar.

oleh Arie Nugraha diperbarui 09 Agu 2023, 05:00 WIB
Ngong Ping 360, wisata cable car di Hong Kong untuk menuju ke Lantau Island. (Liputan6/Benedikta Miranti)

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Jawa Barat akan mengkaji proyek kereta gantung (cable car) di kawasan Bandung Raya dalam kurun waktu dua tahun mendatang.

Proyek yang telah memperoleh restu dari Presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo) ini, nantinya akan melintasi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang.

Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, rencananya peluncuran tahap pertama proyek ini tuntas pada masa pemerintahan Jokowi.

"Rencana persetujuan Pak Jokowi membangun cable car melintasi di Bandung pada dua tahun ini sesuai dengan persetujuannya pada waktu rapat di Istana. Kita sedang mengkaji rutenya di daerah yang padat penduduk, melintasi bukit-bukit yang terlalu jauh jika dilakukan dengan kendaraan biasa. Dan tahap satunya bisa diselesaikan di masa pemerintahan Pak Jokowi," ujar Ridwan Kamil dalam siaran persnya, Bandung, Selasa, 8 Agustus 2023.

Ridwan Kamil menuturkan tahap selanjutnya proyek kereta gantung tersebut akan diteruskan pada pemerintahan berikutnya usai Pemilu 2024.

Sebelumnya, pada awal Agustus 2023, Ridwan Kamil mengapresiasi respon positif dari pemerintah pusat terkait rencana pembangunan transportasi massal di Cekungan Bandung.

Ridwan berharap evaluasi akan berjalan dengan baik sehingga solusi pembangunan transportasi massal di Cekungan Bandung dapat segera direalisasikan.

"Insya Allah 1-2 dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kembali kepada Pak Presiden di mana yang paling mudah akan kita eksekusi sehingga di masa kepresidenan Pak Jokowi ada 1-2 infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menyebut bahwa anggaran daerah tidak dapat membiayai proyek-proyek transportasi massal. Apalagi untuk Cekungan Bandung ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp100 triliun.

"Jadi per hari ini hanya 13 persen warga Cekungan Bandung yang naik public transport. Nah dinaikkan ke 50 persen, cost-nya tidak murah tapi harus dilakukan karena semakin ditunda nanti harganya hanya akan bertambah mahal," ungkap Ridwan Kamil.

Dicuplik dari Liputan6.com, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk melakukan evaluasi terkait penataan transportasi terpadu Kawasan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kepala negara memberi waktu 1 bulan untuk mengevaluasi itu.

"Jadi kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Cekungan Bandung atau Bandung Metropolitan dan kami diberikan waktu 1 bulan untuk melaksanakan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selepas rapat dengan Jokowi, Kamis (3/8/2023).

Budi menjelaskan, pemerintah menyiapkan setidaknya tiga moda transportasi terpadu untuk mengatasi kemacetan di kawasan Cekungan Bandung, salah satunya adalah moda transportasi kereta api. Saat ini, kereta api jalur Timur-Barat sudah tersedia dan memerlukan beberapa perbaikan.

"Usulan Pak Gubernur menjadi 3 lantai, 3 fungsi, kereta api, pedestrian, dan LRT (lintas rel terpadu). Kita menggunakan tanah sendiri, jadi sangat mudah," ungkap Budi.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun proyek transportasi masal berupa Bus Rapid Transit (BRT) dan juga kereta gantung.

Budi menyebut bahwa proyek BRT ditargetkan selesai pada tahun 2027 mendatang, sedangkan proyek kereta gantung akan dimulai secara bertahap.

"Pak Presiden setuju untuk menelaah lebih jauh terkait dengan Cekungan Bandung, jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu juga kemampuan fiskal kita," jelas Budi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya