Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia saat ini tengah menjajaki diri untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Sekjen OECD Mathias Cormann pada hari ini Kamis (10/8). Hasil pertemuan tersebut, Indonesia mendapatkan lampu hijau dari 38 anggota OECD.
Advertisement
"Tadi sekretariat OECD datang untuk bertukar pikiran mengenai rencana Indonesia untuk menjadi anggota EOCD, dan tentunya disampaikan bahwa keinginan Indonesia atas saran bapak Presiden sudah diberitahukan ke-38 anggota dari OECD," kata Airlangga saat ditemui di kantornya Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, Jakarta (10/8/2023).
Airlangga mengatakan, pada prinsipnya ke-38 negara anggota OECD menyambut sangat positif, karena Indonesia dinilai berhasil dalam kepemimpinan di G20 dan dalam kepemimpinan ASEAN.
"Di situ mereka melihat juga terkait situasi covid ekonomi Indonesia tumbuh baik dan di dalam covid Indonesia melakukan reform. Tentu, bagi OECD reform itu menjadi hal yang sangat penting," ujarnya.
Selain itu, negara-negara anggota OECD juga melihat komitmen Indonesia terhadap green ekonomi dengan berbagai proyek dan target yang berada dalam trek yang benar.
"Kemudian juga mereka melihat kegiatan terkait dengan ekonomi yang berkeadilan apakah itu perpajakan, apakah itu terkait dengan Indonesia yang sedang berproses di dalam FATF, itu menjadi bagian-bagian bagi mereka hal positif," ujar Airlangga.
Jadi Anggota OECD Memakan Waktu
Kendati demikian, untuk menjadi anggota OECD membutuhkan waktu yang panjang. Airlangga mencontohkan, terakhir negara Amerika latin seperti Columbia itu memakan waktu 8 tahun untuk menjadi anggota OECD.
Bahkan Korea Selatan dan Jepang prosesnya lama sekali untuk menjadi anggota OECD yakni 10 tahun. Namun, ada juga negara yang prosesnya cukup cepat yakni 4 tahun.
"Tetapi ada juga yang 4 tahun. Tetapi yang dilakukan seperti Korea atau Jepang yang prosesnya dekade lama," ujarnya.
Adapun untuk saat ini, jika Indonesia dinyatakan lolos untuk masuk menjadi anggota OECD. Maka, sesuai arahan Presiden, Menteri Keuangan akan segera membuat roadmap mengenai keanggotaan RI tersebut.
"Jadi sesudah kunjungan sekretaris jenderal ke hari ini, nanti ketemu Pak Presiden (Jokowi) dan selanjutnya juga dengan Menkeu. Mereka akan membuat roadmap, roadmapnya kapan mereka akan secara resmi bahas mengenai keanggotaan Indonesia kalau 38 negara itu setuju bahwa Indonesia berproses untuk menjadi anggota nanti mereka akan mengeluarkan road mapnya," pungkasnya.
Bertemu Delegasi EU-ASEAN Business Council, Menko Airlangga Bahas UU Anti Deforestasi Eropa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral dengan sejumlah negara guna mendukung peningkatan perekonomian nasional.
Hal tersebut diungkap dalam pertemuan dengan Delegasi EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) pada Selasa 1 Agustus 2023. Menurut Airlangga, kerja sama tersebut diperlukan di tengah peningkatan risiko berbagai ketidakpastian global saat ini.
“Menggarisbawahi pentingnya untuk selalu menjaga dan memperkuat hubungan ekonomi antara ASEAN dan UE, dan khususnya antara Indonesia dan UE melalui dialog dan konsultasi rutin antara pemerintah dan pelaku bisnis,” ujar Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8/2023).
Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa Indonesia dan Uni Eropa merupakan mitra bisnis yang strategis yang ditandai dengan trend surplus nilai perdagangan Indonesia dalam 5 tahun berturut-turut (2018-2022) dan peningkatan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 87% untuk periode kuartal pertama tahun 2023 (yoy).
Kinerja perekonomian nasional pun sudah on the right track dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% di Q1 dengan proyeksi sebesar 5,2% hingga 5,3% di 2023 dan 5,4% di 2024.
Advertisement
Peran Strategis Indonesia Diapresiasi
Menanggapi hal tersebut, Delegasi EU-ABC mengapresiasi peran strategis Indonesia dalam dunia internasional dan juga mengapresiasi iklim investasi Indonesia yang semakin baik dalam pembangunan di masa mendatang.
Di sisi lain, Delegasi EU-ABC sampaikan dukungannya untuk percepat penyelesaian IEU-CEPA untuk lebih meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, dan industri kedua pihak.
“Selain pentingnya penyelesaian IEU-CEPA, kami juga memiliki concern terhadap kebijakan terkait deforestasi yang baru-baru ini sudah diimplementasi oleh Komisi Eropa. Harapannya kebijakan EU Deforestation Regulation (EUDR) tidak akan menjadi hambatan bagi perdagangan komoditas perkebunan Indonesia ke depannya” ujar Ketua Delegasi EU-ABC.
Terkait kebijakan UE tersebut, Menko Airlangga menyampaikan rencana pelaksanaan pertemuan Joint Task Force oleh Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa dalam waktu dekat.
Forum tersebut merupakan salah satu aksi tindak lanjut dari kunjungan Joint Mission Indonesia dan Malaysia ke Brussels, Belgia akhir Mei 2023.
