Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut Agustus sebagai bulan yang penuh dengan kesibukan. Lantaran, setiap tahunnya di Agustus Presiden dan Menteri terkait harus menyampaikan Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun selanjutnya.
"Agustus selalu menjadi bulan penuh kesibukan tinggi…! Selain Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; Presiden juga harus menyampaikan Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun depan," kata Sri Mulyani dikutip dari instagram pribadinya @smindrawati, Kamis (10/8/2023).
Advertisement
Bendahara negara ini menyampaikan, pada tanggal 16 Agustus 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Rencana Undang-Undang (RUU) Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 di depan Sidang Paripurna DPR-RI.
"RAPBN 2024 adalah APBN terakhir untuk mendukung program kerja Kabinet Indonesia Maju dibawah Pimpinan Presiden @jokowi dan Kyai H. Ma’ruf Amin," jelasnya.
Adapun nanti dalam arahan Presiden akan disampaikan berbagai program pembangunan prioritas nasional yang diselesaikan dengan baik dan tuntas. Kemudian terkait kewaspadaan perkembangan Geopolitik, perubahan iklim dan ancaman El Nino yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan.
Kualitas SDM
Tak hanya itu saja, kata Menkeu, Presiden juga akan menyampaikan laporan terkait peningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program reformasi pendidikan dan kesehatan dan jaring pengaman sosial yang tepat dan kuat.
Termasuk terkait, peningkatkan skill dan kompetensi para Pekerja dan Pekerja Migran Indonesia sehingga mampu bekerja yang berkualitas dengan jaminan penghasilan dan keselamatan dan keamanan yang baik.
Diketahui bersama, Indonesia mampu pulih dari pandemi Covid-19 dan terus menjaga pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen selama 7 kuartal berturut turut.
Advertisement
Peran APBN
Menkeu menegaskan, APBN menjadi instrumen pemulihan ekonomi yang penting dan akan terus mendukung pembangunan seluruh pelosok Indonesia dan perbaikan kesejahteraan rakyat.
"APBN harus terus dijaga kesehatan dan kredibilitasnya dan diperkuat efektivitas dan akuntabilitasnya agar terus menjadi instrumen pembangunan yang handal," ujarnya.
"Nantikan dan ikuti pidato Presiden Pengantar RUU APBN 2024 pada 16 Agustus 2023 di Paripurna DPR," tambah Sri Mulyani.
