Liputan6.com, Jakarta Pemerintah gerak cepat dalam menghadapi dampak bencana kekeringan akibat kemarau panjang di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah menyiapkan sebanyak 16,2 ribu ton beras untuk dikirim ke wilayah tersebut.
"Stok beras di wilayah Papua ada sebanyak 16,2 ribu ton dan siap kapan saja untuk disalurkan kepada masyarakat di Papua Tengah," ucap Arief dalam pernyataannya dikutip Jumat (11/8).
Advertisement
Arief menyampaikan, beras tersebut akan di distribusikan menggunakan transportasi udara karena medan yang cukup menantang. Dia menargetkan distribusi bantuan pangan beras akan selesai pada akhir Agustus ini untuk tahap pertama.
"Targetnya selesai pada akhir Agustus ini dan sesuai perintah Bapak Presiden (Jokowi) yang meminta untuk melanjutkan kembali bantuan pangan beras ini pada Oktober sampai Desember mendatang," jelas Arief.
Adapun, target penerima bantuan pangan beras di Kabupaten Puncak mencapai hampir 22 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan pangan beras disalurkan dalam bentuk beras 10 Kg selama 3 bulan.
"Tentunya ini perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, TNI, Polri, dan BNPB untuk mendukung penyalurannya," ujar Arief.
Kekeringan di Papua Tengah Akibat Musim Dingin Australia, Kok Bisa?
Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan kekeringan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dipengaruhi oleh musim dingin di Australia.
Sehingga menurut dia, kekeringan yang terjadi terkait dengan cuaca ekstrem, bukan karena musim kemarau yang sedang berlangsung di Indonesia.
"Yang jadi masalah pada periode Juli sampai Agustus ini di Australia sekarang winter (musim dingin). Nah ini ada pengaruh udara dingin ini sampai ke sana membawa,"kata Abdul dalam Disaster Briefing diikuti daring di Jakarta, Senin (7/8) malam.
Abdul mengatakan kondisi tersebut seperti halnya musim dingin di negara lain yang membuat tumbuhan tidak bertumbuh, melainkan gugur untuk menghemat air, karena udaranya membawa kekeringan.
Ada Bansos Beras 10 Kg di Oktober-Desember 2023, Sri Mulyani Keluar Duit Rp 8 Triliun
Pemerintah akan kembali menyalurkan tambahan bantuan sosial atau bansos beras 10 kg selama tiga bulan pada Oktober-Desember 2023. Adapun total anggaran bansos beras yang disiapkan sebesar Rp 8 triliun.
Pemberian bantuan sosial atau bansos dilakukan kepada masyarakat kurang mampu dengan total bantuan bansos beras 30 kg pada akhir tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan pangan atau bansos beras diberikan untuk masyarakat yang masuk kategori kelompok miskin, sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Jadi nanti pada bulan Oktober hingga Desember kita akan menambahkan Rp 8 triliun yang akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga yang rentan dengan setiap kelompok mendapatkan 10 kg beras per bulan," terang Sri Mulyani, dikutip Selasa (1/8/2023)."Jadi mereka akan mendapatkan 3 bulan 30 kg, 10 kg per bulannya," ujar Sri Mulyani.
Menurut dia, tambahan bansos beras ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat terbawah dari berbagai guncangan yang terjadi di sektor ekonomi.
"Pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan. Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok paling rentan, kelompok paling miskin," tutur Sri Mulyani.
Advertisement
Realisasi Penyaluran Bansos Beras Sudah Capai 95 Persen
Pemerintah telah merealisasikan penyaluran bantuan sosial beras sebanyak 605.000 ton atau 95 persen dari target 640.000 ton beras selama periode Apri hingga 23 Juni 2023.
"Dengan adanya penyaluran beras murah kita harapkan akan mampu menurunkan harga beras bulan Mei sebesar 0,15 persen dibandingkan April 2023," kata Deputi II Kementerian Koordinator Bidang perekonomian Musdhalifah Machmud dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah Bapanas.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Pemerintah akan mengedepankan aksesibilitas, availabilitas harga yang terjangkau dan kualitas pangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hal tersebut sebagai upaya dalam rangka untuk mendukung terwujudnya indeks prestasi ketahanan pangan Indonesia.
