Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya reforma agraria. Dia menyebut outcome Reforma Agraria bisa berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
"Penataan aset, bagaimana tanah itu sebagai sumber-sumber kehidupan masyarakat, artinya tanah itu harus dimanfaatkan secara adil. Sedangkan, penataan akses itu bagaimana tanah tersebut memberikan ruang bagi masyarakat sebagai sumber kemakmuran," kata Dalu dikutip dari siaran persnya, Jumat (11/8/2023).
Advertisement
Kendati begitu, dia mengakui bahwa ada tantangan dalam perjalanan Reforma Agraria. Untuk itu, Dalu menekankan agar pilar penataan aset dan akses harus mendapatkan perlakuan yang seimbang. Selain itu, persepsi dan kebijakan masing-masing stakeholder juga harus disamakan.
"Perlu dicocokkan data untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. Ketika kita ingin menyelesaikan persoalan, maka yang harus kita pastikan adalah data," jelasnya.
"Kami sedang mendorong dan memanfaatkan bhumiatr, yaitu di situ ada fitur bhumiGTRA yang saya pakai sebagai wadah untuk menyamakan persepsi terkait data," sambung Dalu.
Di tahun ini, dengan kerja sama dari salah satu stakeholder, yakni Civil Society Organization (CSO), telah diusulkan sedikitnya 70 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang tersebar di Indonesia.
"Nah peran masing-masing sektor sangat tinggi karena dari 70 LPRA ini tipologinya (permasalahan, red) itu sampai delapan. Ada yang berkaitan dengan Kementerian BUMN, KLHK, Kemendes PDTT, dan ada yang berkaitan dengan asetnya pemerintah daerah," ujar Dalu.
Diskusi dengan CSO
Ia mengaku kerap diskusi dengan CSO untuk membahas soal penataan aset dan akses terutama di LPRA. Hal ini bisa membantu menghilangkan hambatan yang dihadapi terkait Reforma Agraria.
"Hampir setiap minggu bertemu CSO, paling tidak mengetahui persoalan di masing-masing lokus. Dengan mengetahui dinamika persoalan yang ada di masing-masing lokasi, kita bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan, untuk berkolaborasi, untuk kemudian berdiskusi dengan berbagai stakeholders," tutur dia.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Usep Setiawan menegaskan untuk seluruh pihak terkait ikut berkolaborasi menjalankan program tersebut. Dia meminta kementerian/lembaga untuk mengesampingkan ego sektoral sebagaimana tertuang dalam deklarasi GTRA Summit 2022 lalu.
"Sudah disebutkan Reforma Agraria perlu ada kolaborasi. ATR/BPN sebagai leading sector-nya tidak bisa bekerja sendiri. Dari sisi peraturan, perkuat substansi dari Reforma Agraria, lalu lakukan sosialisasi dan konsolidasi, kemudian laksanakan. Rakyat yang jadi subjek utama dari Reforma Agraria, pemerintah memfasilitasi," pungkas Usep.
Advertisement
Singgung Peran Organisasi Masyarakat
Perwakilan dari CSO WRI Indonesia, Rakhmat Hidayat berpendapat, dengan peran dari organisasi masyarakat sipil, kebijakan yang dibuat di mana dalam hal ini terkait Reforma Agraria, bukan hanya pada kerangka besar, namun bisa dibuktikan di lapangan.
"Agar proses pemberdayaan, kemandirian pasca redistribusi bisa sebagai pegangan hidup (masyarakat, red), bukan satu-dua bulan tapi untuk seumur hidup," tandas Rakhmat.
