Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pengadaan 100 unit bus listrik yang dioperasikan PT TransJakarta dalam upaya mengurangi polusi Jakarta.
"Target kami mendorong elektrifikasi pada layanan angkutan umum," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dikutip dari Antara, Sabtu (12/8/2023).
Syafrin berharap masyarakat yang sehari-hari masih menggunakan kendaraan pribadi dapat beralih ke bus listrik.
Advertisement
"Harapannya adalah dengan berbagai upaya tadi ada kesadaran masyarakat untuk mulai beralih dan menggunakan layanan angkutan umum masal yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Syafrin. Bagi yang tetap memilih kendaraan pribadi, kata Syafrin Pemprov DKI mendorong peralihan kendaraan-kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.
"Kami juga mendorong untuk elektrifikasi di sektor angkutan umum maupun kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini telah memberikan insentif bagi masyarakat yang membeli kendaraan bermotor listrik di mana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB-nya nol rupiah," ucap Syafrin.
Berdasarkan penelitian sebuah lembaga swadaya masyarakat atau non-governmental organization (NGO), Syafrin menyebut tercapainya 60 persen target peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta pada 2030 mampu mereduksi 2,3 ton gas rumah kaca di Jakarta.
"Artinya, kita akan bisa melakukan penghematan atau pengurangan upaya 45 persen dari polusi udara di Jakarta. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat menjadi penting untuk kita sama-sama beralih dari kendaraan pribadi ke layanan angkutan umum," jelas Syafrin.
Kendaraan Dinas
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan 186 kendaraan dinas operasional (KDO) listrik kepada petugas Dinas Perhubungan (Dishub) setempat untuk menjaga kualitas udara di Ibu Kota.
"Kami serahkan sebanyak 186 kendaraan roda dua dilengkapi peralatan seperti helm dengan anggaran kurang lebih Rp7 miliar," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di Jakarta, Jumat.
Heru menjelaskan, nantinya ratusan kendaraan operasional berbasis baterai ini akan disebarkan ke lima wilayah DKI Jakarta sesuai kebutuhan guna menekan polusi udara..
Jokowi: Solusi Atasi Polusi Udara di Jakarta Pindah Ibu Kota ke IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa polusi udara di Jakarta sudah terjadi selama bertahun-tahun. Hal ini dikatakan Jokowi untuk merespons keluhan maasyarakat mengenai polusi udara di Jakarta yang kian memburuk.
"Ya polusi itu tidak hanya hari ini. Sudah bertahun-tahun kita alami di Ibu kota DKI Jakarta ini, bertahun tahun kita alami," kata Jokowi di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (7/8/2023).
Untuk mengurangi polusi udara Jakarta ini, kata Jokowi maka ibu kota dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta sehingga sebagian nanti digeser ke Ibu Kota Nusantara," kata dia.
Selain memindahkan Ibu Kota, kata Jokowi, moda transportasi massal seperti MRT, LRT dan kereta cepat harus segera diselesaikan di semua rute.
"Itu moda-moda transportasi yang mengurangi, akan mengurangi polusi termasuk nantinya pemakaian mobil listrik, kenapa kita berikan dorongan karena itu," tandas Jokowi.
Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga tak menampik buruknya kualitas udara di Ibu Kota. Menurut dia, kendati kegiatan perindustrian telah bergeser ke luar kota, Jakarta tetap tak bisa mengatasi polusi udara secara mandiri.
"Sebenarnya Jakarta itu kan terkait industri sudah bergeser ke luar kota Jakarta. Tapi masih ada yang menyebabkan pencemaran udara dari kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat," kata Heru dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Selasa, 8 Agustus 2023.
Advertisement
Jumlah Kendaraan Meningkat
Heru menjelaskan, ada peningkatan jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang masuk ke Jakarta dalam kurun waktu kurang dari dua tahun terakhir. Heru menilai, hal tersebut menjadi beban yang menyumbang pencemaran udara di Ibu Kota.
"Kalau data saya terima, 1,5 tahun terakhir kendaraan roda empat itu dari 4 juta jadi 6 juta loh sekarang. Begitu juga kendaraan roda dua, 14 juta jadi 16 juta. Yang berplat B, itu kan Jabodetabek. Dan Hampir semua masuk Jakarta. Jadi memang beban Jakarta berat," ujar Heru.
Meskipun demikian, Heru mengklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bakal tetap bertanggung jawab mengatasi buruknya kualitas udara di Jakarta. Heru menyebut, salah satu upaya yang gencar dilakukan antara lain menambah kendaraan listrik baik moda transportasi maupun kendaraan dinas.
"Tapi tidak mengurangi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI, contoh DKI menambah kendaraan bus dengan listrik, misal dua tahun ke depan kita tambah 100 bus. Begitu juga dishub menggunakan roda duanya listrik. Begitu juga kendaran dinasnya secara bertahap walau anggaran terbatas," jelas Heru.
