Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut bahwa kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Sebab polusi yang paling besar itu kan dari kendaraan bermotor. Dan (agar) terus dikaji hal-hal yang mungkin bisa lebih baik lagi," kata Ma'ruf dilansir dari Antara, Senin (14/8/2023).
Baca Juga
Advertisement
Ma'ruf memastikan, pemerintah serius mengatasi polusi udara di Jabodetabek dengan terus mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dan kendaraan listrik.
"Saya kira pemerintah memang serius ya untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek ini. Selain (mendorong) supaya banyak menggunakan kendaraan umum, dan mendorong masyarakat agar menggunakan kendaraan listrik," ucap Ma'ruf.
Selain mendorong penggunaan transportasi umum, kata Ma'ruf, pemerintah juga terus mengupayakan membuat ruang-ruang terbuka hijau guna mengurangi polusi dari kendaraan bermotor.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas khusus membahas polusi udara di Jabodetabek pada Senin (14/8/2023).
Jokowi mengatakan, perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek yang dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk.
"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Jokowi saat memulai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (14/8/2023).
Tekan Polusi Udara Jakarta, ASN Bakal WFH
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar Rapat terbatas (Ratas) peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodebek bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Heru mengatakan, dalam rapat terbatas juga dibahas mengenai penerapan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebagai upaya menekan polusi udara Ibu Kota. Pasalnya, belakangan polusi udara Jakarta tengah memburuk.
Heru menyampaikan, penerapan WFH di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mampu mengurangi mobilitas kendaraan hingga 60 persen. Oleh sebab itu, dia turut mengajak kementerian terkait mempertimbangkan WFH bagi pegawainya.
"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta ya WFH itu 50 persen - 50 persen atau 40 persen - 60 persen untuk mengurangi kegiatan di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH," kata Heru Budi Hartono secara daring dalam Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/8/2023).
Selain itu, menurut Heru Pemprov DKI Jakarta juga melakukan berbagai upaya mengatasi polusi udara di DKI Jakarta. Salah satunya, melakukan pengetatan izin mendirikan bangunan agar menerapkan konsep green building.
"Berikutnya, kami akan tegaskan dan ketatkan kembali setiap bangunan yang mendapatkan izin high rise building begitu, itu akan kami ketatkan walaupun aturan di DKI sudah ada untuk mereka melakukan green building," jelas dia.
Advertisement
