Tanggapan Pengusaha Usai Jokowi Usul Sistem Kerja Hibrida demi Atasi Polusi Udara Jakarta

Sarman menilai, penyusunan regulasi itu perlu kolaborasi pemerintah dan pengusaha. Hal ini agar mengetahui sektor usaha apa saja yang menjadi keharusan untuk melakukan WFH.

“Perlu dilihat memang jenis usaha masing-masing. Kalau dilihat Perusahaan ada yang masuk kantor karena berurusan dengan customer, dan harus bertemu fisik. Pelayan CS misalnya. Dan juga seperti (pegawai-red) hotel, restoran, kafe, UMKM, pedagang ritel mau tak mau harus berhadapan dengan customer, dan tidak memungkinkan WFH,” ujar dia.

Namun, pekerjaan yang bersifat administrasi, menurut Sarman dapat menerapkan WFH. Akan tetapi, hal itu perlu regulasi karena perlu menjaga komunikasi hubungan industrial antara pelaku usaha dan pekerja agar tidak timbulkan kecemburuan antara divisi dalam suatu Perusahaan.

“Mekanisme pengawasan dilakukan pengusah terhadap karyawan. WFH betul-betul bekerja dengan target pasti, betul-betul kalau di rumah layaknya di kantor, tidak santai, ini perlu,” ujar dia.

Ia menambahkan, kalau pemerintah buat regulasi memang ada keterlibatan sama-sama menyusun.

“Kalau ini langkah alternatif yang penting harus. (Selain itu-red) Pemda Jakarta langkah-langkah yang diberikan informasi ke masyarakat, tak ganggu kesehatan, terutama untuk generasi muda,” tutur dia.

Sementara itu, Direktur Utama Kalbe Farma Vidjongtius menuturkan, kalau karyawan di manufaktur terutama di pabrik perlu kehadiran langsung saat produksi, terutama produk kesehatan tidak bisa berhenti.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah usulan untuk penanganan polusi udara di Jabodebek yang semakin parah.

Dalam jangka pendek, Jokowi memerintahkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk intervensi agar kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.

Intervensi itu, menurut Jokowi seperti rekayasa cuaca memancing hujan di kawasan Jabodetabek. Selain itu, menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi terutama di wilayah Jabodetabek. Demikian dikutip dari Antara, Senin (14/8/2023).

Untuk atasi polusi udara Jakarta, Jokowi juga meminta agar ruang terbuka hijau (RTH) diperbanyak di daerah Jabodetabek. Jokowi meminta agar segera disiapkan anggaran penyediaan RTH.

Sedangkan dalam jangka menengah, pemerintah akan konsisten menerapkan kebijakan mengurangi pemakaian kendaraan berbasis fosil dan beralih ke transportasi massal. Sedangkan jangka panjang, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu diperkuat.

“Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sektor Jabodetabek dan mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” kata dia.

Tak hanya itu, Jokowi menuturkan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk pangkas polusi udara di Jabodetabek. Hal ini mengingat dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk.

“Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5,2-5 atau angka yang lain,” ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan, kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk. Pada Sabtu, 12 Agustus 203, kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 156. Ini artinya masuk kategori tidak sehat. Jokowi menilai, kemarau panjang hingga penggunaan sumber energi dari batu bara menjadi faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek.

“Kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur,” ujar dia.