Liputan6.com, Jakarta - Guna mengatasi polusi udara yang tengah melanda sejumlah kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengajak masyarakat bergotong-royong.
"Masyarakat harus bisa berjaga-jaga dan mesti consider (mempertimbangkan) polusi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama," ujar Dante di Jakarta, Senin (14/8) dilansir Antara.
Advertisement
Masyarakat, kata Wamenkes Dante, juga perlu bersama-sama menanggulangi polusi udara karena akibatnya juga ditanggung secara bersama.
Selain disebabkan oleh industri, kata dia, polusi yang melanda kota-kota besar juga diakibatkan oleh kendaraan pribadi milik masyarakat. Menurutnya, alih-alih menggunakan kendaraan pribadi, memakai kendaraan umum akan lebih baik.
"Kalau bisa mengandalkan kendaraan umum itu juga akan lebih baik," ujarnya.
Wamenkes mengimbau masyarakat untuk kembali menggalakkan kebiasaan memakai masker, terutama di tempat-tempat yang memiliki kualitas udara buruk.
Dia menyebut, pemerintah secara bersama-sama tengah melakukan evaluasi terkait penyebab polusi. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah atau upaya guna menanggulangi polusi udara secara komprehensif.
"Saat ini permasalahan polusi sedang dibahas di rapat Presiden bersama beberapa menteri. Nanti akan dikeluarkan langkah-langkah konkret tentang polusi yang sedang terjadi saat ini," tuturnya.
Diketahui, kualitas udara di Jakarta kembali menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia pada Minggu, 13 Agustus 2023 pagi.
Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada tanggal itu, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 170. Ini artinya kualitas udara di Jakarta berada dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5.
Ketua MPR Minta Pemerintah Tetapkan Status Bahaya Dampak Kualitas Udara Buruk
Kualitas udara Ibu Kota dan daerah sekitarnya yang buruk juga mendapat perhatian Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
Bamsoet meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Jakarta dan sekitarnya untuk menetapkan status bahaya pada dampak kualitas udara di wilayah-wilayah itu.
Hal ini dilakukan agar dapat dilakukan langkah penanganan yang tepat guna mencegah dampak buruk yang meluas. Terutama pada kesehatan masyarakat.
Bamsoet pun meminta pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada masyarakat penyebab polusi udara di Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia.
"Serta segera menyusun langkah dan kebijakan jangka menengah dan panjang guna memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan wilayah sekitar," kata Bamsoet dikutip dari keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com pada Senin sore 14 Agustus 2023.
Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mengatur kendaraan pribadi di jalan, mengaudit industri-industri penghasil emisi, penerapan industri hijau, melakukan reboisasi secara berkala, hingga meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pembakar sampah ilegal.
Pihaknya juga mendorong pemerintah mengingatkan masyarakat, terutama yang berada di ruang publik, untuk kembali menggunakan masker.
Bamsoet menyarankan pakai masker yang memiliki tingkat filtrasi baik. Tak hanya itu, Bamsoet juga mengingatkan untuk rajin mengonsumsi vitamin dan makanan bergizi untuk daya tahan tubuh yang baik.
Advertisement
Usulan Jokowi untuk Atasi Polusi Udara Jabodetabek
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah usulan untuk penanganan polusi udara di Jabodebek yang semakin parah. Usulan-usulan tersebut bersifat jangka pendek dan menengah.
Dalam jangka pendek, Jokowi memerintahkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk intervensi agar kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.
Intervensi itu, menurut Jokowi seperti rekayasa cuaca memancing hujan di kawasan Jabodetabek. Selain itu, menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi terutama di wilayah Jabodetabek.
Untuk atasi polusi udara Jakarta, Jokowi juga meminta agar ruang terbuka hijau (RTH) diperbanyak di daerah Jabodetabek. Jokowi meminta agar segera disiapkan anggaran penyediaan RTH.
Sedangkan dalam jangka menengah, pemerintah akan konsisten menerapkan kebijakan mengurangi pemakaian kendaraan berbasis fosil dan beralih ke transportasi massal. Sedangkan jangka panjang, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu diperkuat.
Tak hanya itu, Jokowi menuturkan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk pangkas polusi udara di Jabodetabek. Hal ini mengingat dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk.
“Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5,2-5 atau angka yang lain,” ujar Jokowi.
