Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet resmi membuka Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/8/2023).
Dalam pidatonya, Bamsoet menyampaikan wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu apabila ada keadaan darurat seperti bencana besar hingga peperangan.
Advertisement
"Keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan Pemilihan Umum tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi? Maka secara hukum, tentunya tidak ada Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagai produk hukum. Dalam keadaan demikian, timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut?," beber Bamsoet dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).
Dia lantas mempertanyakan terkait lembaga mana yang berwenang untuk menunda Pemilu, mengingat MPR RI kini tak lagi memiliki kewenangan tersebut.
"Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum? Bagaimana pengaturan konstitusional-nya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota-anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis. Masalah-masalah seperti di atas belum ada jalan keluar konstitusionalnya, setelah Perubahan Undang- Undang Dasar 1945. Hal itu memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari kita semua sebagai warga bangsa," kata Bamsoet.
Untuk itu, ia mengusulkan MPR kembali mendapat kewenangan tertinggi tersebut.
"Idealnya memang, MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu," pungkas Bamsoet.
Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jelang Pemilu 2024
Sebelumnya, Bamsoet mengajak semua pihak mewujdukan Pemilu 2024 dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Lebih dari itu, kita berharap, siapapun nantinya yang terpilih hendaknya meneruskan tongkat estafet pembangunan nasional, konsisten untuk mengambil langkah-langkah positif, dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya," kata dia.
Bamsoet menyebut, sudah selayaknya seluruh pemimpin politik dan juga para pemimpin dan tokoh bangsa untuk ikut tanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional.
"Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, wajib kita dukung bersama-sama untuk menjalankan misi besar, menuju Indonesia Maju," ucap dia.
Politikus Golkar itu juga kembali menyampaikan pantun, kali ini berisi bahwa belum ada nama capwares yang dideklarasikan secara resmi.
"Dari Aceh sampai Papua,
Sudah tentu berbeda sukunya,
Para capres sudah tau siapa,
Meski masih belum jelas siapa cawapresnya," jelas Bamsoet.
Advertisement
Hadiri Sidang Tahunan, Jokowi Pakai Baju Adat Tanimbar Maluku
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpantau telah tiba di Kompleks DPR RI untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI 2023, Rabu (16/8/2023) pada pukul 08.35 WIB.
Jokowi tiba bersama Iriana Joko Widodo (Jokowi). Menurut pantauan Liputan6.com, RI 1 tampak mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku. Sedangkan Ibu Negara berbusana kebaya krem.
Setibanya di Gedung Nusantara, Jokowi disambut oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang tiba lebih dulu.
Presiden dan rombongan langsung diarahkan ke Ruang VVIP Gedung Nusantara untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI 2023.
Menurut jadwal, Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-78 pada 10.16 WIB.
Setelahnya, Jokowi juga akan menyampaikan pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 beserta Nota Keuangan pukul 13.50 WIB.
