Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 539 triliun untuk membangun Indonesia dari daerah terluar. Jokowi menyebut hal Ini sebagai bagian dari upaya pemerintah meratakan pertumbuhan ekonomi dan menuju Indonesia Emas di 2045.
"Pembangunan dari desa, pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan. Total mencapai Rp 539 triliun dari tahun 2015 – 2023," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung MPR DPR, Rabu (16/8/2023).
Advertisement
Kunci Raih Indonesia Maju
Selain itu, lanjut dia, konsistensi reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi. Semua itu menjadi modalitas Indonesia untuk meraih kemajuan.
"Oleh sebab itu saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan kedepan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi Presidennya. Bukan bukan itu.Tapi apakah sanggup atau tidak? Untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini.Apakah Berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak?," tegas dia.
"Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas," tutup dia.
Jokowi: Saya Bukan Pak Lurah, Saya Presiden Republik Indonesia
Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru mengetahui bahwa diberi julukan 'Pak Lurah' di ruang publik, dalam kaitannya dengan penentuan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).
"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa Capres Cawapres-nya. Jawabannya: 'Belum ada arahan Pak Lurah..'," kata Jokowi saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (16/8/2023).
"Saya sempat mikir. Siapa “Pak Lurah” ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya," sambungnya.
Dia menegaskan dirinya bukan Lurah. Jokowi menyampaikan bahwa dia merupakan Presiden.
"Ya saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode," ujarnya.
Advertisement
Tak Bisa Tentukan Capres-Cawapres
Jokowi menekankan bukan Ketua Umum Partai Politik maupun Ketua Koalisi partai. Sehingga, dia tidak bisa menentukan capres dan cawapres 2024.
"Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua umum parpol, bukan juga Ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang Undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu Parpol dan koalisi parpol," jelasnya.
"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan “paten-patenan”, dijadikan alibi, dijadikan tameng," imbuh Jokowi.
