Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani membuka Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan Tahun 2023-2024 dalam rangka Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan.
Dalam pidatonya, Puan menyentil soal anggaran belanja pemerintah yang dinilai belum berkualitas. Puan mencontohkan, pada program pengentasan stunting dari Rp 10 miliar anggaran yang tersedia hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat (KPM).
Advertisement
"Sedangkan Rp 8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan," ujar Puan di acara Sidang Tahunan MPR - DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Padahal, kata Puan, belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini sebagaimana yang disampaikan pemerintah Pemerintah untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas sejak 2019 lalu.
"Menjadi harapan kita semua, bahwa belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat," tegas Puan.
Puan menyebut, belanja pemerintah di dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024, akan mengadopsi konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (wellbeing budget). Konsep ini akan mengkaitkan Kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.
Nantinya, konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan ini menjadi acuan disetiap Kementerian Lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN.
"Di masa persidangan yang lalu, telah terdapat berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan, antara DPR RI bersama Pemerintah, yang seharusnya telah dirumuskan oleh Pemerintah dalam Rancangan APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan," tegas Puan.
Pidato Kenegaraan, Jokowi Pamer Kesuksesan Turunkan Angka Stunting
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan kesuksesan Indonesia dalam menurunkan angka stunting dan kepedulian sosial lainnya dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2023. Menurutnya, ini jadi upaya untuk memanfaatkan posisi daya tawar Indonesia di mata internasional.
Jokowi menyebut, salah satu yang perlu dipersiapkan untuk menguatkan posisi Indonesia di mata internasional adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, aspek penurunan angka stunting hingga penguatan kemampuan jadi kunci bagi Indonesia.
"Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022, dari angka sebelumnya 37 persen. menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di tahun 2022," urainya dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Tak cuma itu, guna menopang aspek sosial, Jokowi rela negara menggelontorkan ribuan triliun. Termasuk juga didalamnya untuk menguatkan kemampuan atau skill dari SDM di Indonesia.
"Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar, kalau dijumlah dari 2015 sampai 2023 sebesar Rp 3.212 T. Termasuk didalamnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya," urainya.
"Serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja," sambung Kepala Negara.
Jokowi membidik, ini bisa menjadi modal untuk memanfaatkan posisi Indonesia yang tengah diperhitungkan oleh banyak negara. Mengingat lagi, Indonesia masih dalam 6 negara di Asia yang memiliki pengaruh diplomatik yang kuat.
Advertisement
