Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta, seluruh pihak untuk tidak membawa-bawa nama Presiden Jokowi terkait restu untuk koalisi partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Muzani melontarkan hal itu merespons pertanyaan terkait ada atau tidaknya restu Jokowi terhadap bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Baca Juga
Advertisement
"Jadi, jangan bawa-bawa 'Pak Lurah', jangan bawa-bawa Presiden (Jokowi), karena ini adalah ranah partai politik," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu (16/8/2023).
Muzani mengamini, pernyataan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI yang mengatakan bahwa dirinya bukan "Pak Lurah" dan ketua umum partai untuk menentukan bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres).
"Pak Jokowi-nya saja kan sudah ngomong, enggak ada 'lurah-lurahan'," tegasnya.
Lebih lanjut, Muzani menjelaskan bahwa bergabungnya Partai Golkar dan PAN ke Koalisi KIR karena kedua partai tersebut memahami dan melihat visi bakal capres Prabowo Subianto membawa Indonesia ke arah lebih baik.
"Kedua partai memahami, melihat bahwa Pak Prabowo memiliki cara pandang, visi, yang bisa mempersatukan Indonesia, yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, yang bisa mengangkat harkat dan martabat keadilan sosial, dan bisa memberantas kemiskinan," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi baru mengetahui bahwa diberi julukan 'Pak Lurah' di ruang publik, dalam kaitannya dengan penentuan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).
"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa Capres Cawapres-nya. Jawabannya: 'Belum ada arahan Pak Lurah..'," kata Jokowi saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (16/8/2023).
"Saya sempat mikir. Siapa “Pak Lurah” ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya," sambungnya.
Dia menegaskan dirinya bukan Lurah. Jokowi menyampaikan bahwa dia merupakan Presiden.
"Ya saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode," ujarnya.
Jokowi: Saya Bukan Ketum Parpol
Jokowi menekankan bukan Ketua Umum Partai Politik maupun Ketua Koalisi partai. Sehingga, dia tidak bisa menentukan capres dan cawapres 2024.
"Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua umum parpol, bukan juga Ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang Undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu Parpol dan koalisi parpol," jelasnya.
"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan “paten-patenan”, dijadikan alibi, dijadikan tameng," imbuh Jokowi.
Advertisement
