Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2024 sebesar Rp 493,5 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibanding anggaran Perlinsos di 2021 senilai Rp 468,2 triliun, dan 2022 sebesar Rp 431,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran perlindungan sosial tahun depan hampir setara dengan dana yang digelontorkan pemerintah pada awal pandemi Covid-19 di 2020, sebesar Rp 497,9 triliun.
Advertisement
"Perlindungan sosial 2024 disampaikan pak Presiden mencapai Rp 493,5 triliun. Kalau dilihat, nilainya hampir setara dengan yang terjadi pada saat pandemi yang sangat dahsyat, Rp 498 triliun," ujar Sri Mulyani dalam sesi konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Sang Bendahara Negara menjelaskan, anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun ini. Menurutnya, itu selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
"Ini karena komitmen menurunkan kemiskinan ekstrem dan berbagai perbaikan untuk mendukung terutama kelompok yang berpendapatan 40 persen terbawah," kata Sri Mulyani.
Secara pembagian, anggaran perlinsos 2024 terbesar dialokasikan untuk subsidi energi Rp 185,9 triliun, yakni untuk subsidi listrik, BBM dan LPG.
Sementara subsidi non energi sebesar Rp 114,3 triliun, naik Rp 36,1 triliun. Antara lain, untuk subsidi bunga KUR, perumahan, PSO, dan subsidi pupuk.
Selanjutnya, Rp 82,3 triliun untuk berbagai program bansos semisal JKN, bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU BP) hingga bantuan sosial lainnya. Angka itu naik Rp 10,3 triliun dari tahun sebelumnya.
Kemudian, untuk program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako Rp 81,2 triliun, naik Rp 7,4 triliun dari 2023.
Hore, Bansos Tetap Mengucur Meski Indonesia Masuk Status Endemi
Sebelumnya, Presiden Joko Wododo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia akan beralih status dari Pandemi Covid-19 menjadi endemi. Pengumuman perubahan tersebut akan dilakukan dalam satu hingga dua pekan ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meskipun sudah berubah status menjadi endemi, sejumlah program bantuan sosial (bansos) akan terus berlanjut.
"Belum ada rencana (bansos dihapus)," ungkapnya kepada awak media di sela-sela kunjungan kerja di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (16/6/2023).
Jenis bansos yang akan berlanjut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH). PKH menyasar keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak-anak untuk memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan.
"Kalo program dari bantuan PKH, itu masih jalan terus," ungkap Menko Airlangga.
Selain bansos PKH, program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dipastikan berlanjut. Tercatat, total anggaran KUR pada 2023 mencapai Rp 450 triliun di 2023.
Advertisement
KUR Super Mikro
Untuk kredit KUR super mikro dengan pinjaman di bawah Rp10 juta, bunganya dipatok 3 persen. Sedangkan untuk KUR dengan pinjaman Rp10 juta sampai Rp500 juta suku bunganya 6 persen.
"Target KUR keseluruhan Rp 450 triliun, kalau KUR mikro ya tergantung di mananya kita berikan. Pokoknya di bawah Rp10 juta berapa pun bisa diserap," tegasnya.
Menteri Airlangga mengatakan, perpanjangan sejumlah program bansos tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Jokowi menargetkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di 2024 mendatang.
"Kita punya target kemiskinan ekstrim mendekati 0 di tahun 2024. Jadi kita sedang mendorong ke arah sana," ujar Menko Airlangga Hartarto.
