Liputan6.com, Jakarta Kasus perundungan turut terjadi di dunia kedokteran. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membongkar perundungan yang terjadi pada puluhan dokter di rumah sakit yang dikelola Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Puluhan dokter tersebut diketahui tengah mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS. Pria yang akrab disapa BGS ini menyebut perundungan mulai terkuak usai muncul video di media sosial yang membahas pelayanan sangat buruk di RSUP Adam Malik.
Advertisement
Setelah diselidiki, dokter yang memberikan layanan buruk itu mengaku stres karena mendapat perlakuan yang buruk di tempatnya bekerja.
"Ada dokter yang memberikan layanan sangat buruk dan kasar kepada pasien. Sesudah kita cek, ternyata yang bersangkutan adalah peserta didik dokter spesialis yang kemudian stres karena memang mendapatkan perlakuan dan juga jam kerja yang sangat jauh di luar norma," ujar Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers yang berlangsung pada Kamis, (17/8/2023).
Ada Banyak Perundungan Terungkap
Budi mengungkapkan bahwa setelah kejadian itu, Kemenkes RI mengeluarkan Instruksi Menteri khusus untuk melaporkan soal perundungan yang terjadi.
"Kita lakukan diskusi dengan banyak peserta pendidikan spesialis di banyak rumah sakit, dan kesimpulannya mendekati 100 persen menyampaikan hal yang sama (ada perundungan). Itu yang menyebabkan kita mengeluarkan Instruksi Menteri," kata Budi.
Budi menambahkan, saat sidang tahunan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung soal kesantunan dan budi pekerti bangsa Indonesia menyedihkan.
"Kesantunan dan budi pekerti bangsa kita sedih. Melihat bahwa demokrasi dipakai untuk mengeluarkan cacian, amarah, kedengkian yang luar biasa," ujar Budi.
Ada Puluhan Aduan terkait Perundungan pada Kemenkes RI
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa merujuk dari diskusi yang dilakukan dengan para peserta PPDS, pihak Kemenkes RI akhirnya menemukan fakta yang selaras dengan hasil diskusi itu.
"Begitu kita buka pengaduan, masuk. Kemudian kita cari buktinya. Saya terkejut melihat ternyata yang disampaikan oleh Bapak Presiden terjadi dan kita lihat kasat mata buktinya," kata Budi.
Budi menjelaskan bahwa ketika ditelusuri, ditemukan adanya bukti perundungan yang tak sedikit. Mulai dari kata-kata yang kasar hingga ada buku panduan khusus dan tidak ada hubungannya dengan pendidikan para peserta PPDS.
"Kata-kata yang sangat kasar, ngomong mengenai binatang ke anak-anak. Ada kata-kata yang sangat rasialis. Malah juga ada buku panduan yang harus diikuti, apa yang di situ menurut kami tidak pantas dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pendidikan," sambungnya.
Advertisement
Perundungan yang Terjadi di RS Milik Kementerian Kesehatan
Bahkan, Budi menjelaskan, dalam buku panduan yang diberikan pada peserta PPDS, ada pula keharusan untuk membeli dan menyewa banyak hal.
"Apalagi di buku panduan itu mencantumkan harus beli ini, harus sewakan ini. Sehingga keluar uang dan sudah kita cek, bisa puluhan juta per bulan atau ratusan juta per tahun," ujar Budi.
"Bahaya dan ini terjadi di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Jadi saya tidak mungkin bisa membiarkan rumah sakit yang dimiliki Kementerian Kesehatan terjadi praktek-praktek yang tidak menunjukkan budaya bangsa Indonesia."
Kemenkes RI Tindak Tegas RS yang Lakukan Perundungan
Budi mengungkapkan bahwa pihak Kemenkes akan menindak secara tegas agar perundungan semacam ini tidak lagi terjadi di kemudian hari.
"Saya percaya masih banyak sekali peserta didik senior, guru yang baik. Ini hanya segelintir oknum saja yang melakukan ini. Kita akan rapihkan sekarang dengan tegas supaya ini tidak terjadi lagi," kata Budi.
Advertisement
