Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kembali melanjutkan rapat setelah dua hari berturut-turut menggelar rapat lintas Ditjen KLHK. Rapat tersebut dilakukan untuk menegaskan langkah-langkah kerja cepat pengendalian pencemaran udara Jabodetabek sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk mengawasi sektor industri dan pembangkit listrik di sekitar Jabodetabek.
Rapat melibatkan Sekretaris Jenderal KLHK; Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) serta Tenaga Ahli Menteri bidang Konstitusionalitas. Salah satu keputusan yang dihasilkan adalah menetapkan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek.
Advertisement
Dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Kamis, 17 Agustus 2023, tugas penting satgas adalah mengidentifikasi sumber pencemaran dan mengawasi penerapannya langsung di lapangan, memberikan supervisi dan koordinasi kewilayahan, serta mengambil langkah-langkah hukum jika diperlukan, termasuk penegakan hukum secara tegas guna menekan pencemaran udara dan memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek.
Satgas juga akan secara intensif memeriksa emisi kendaraan, termasuk menggelar uji petik bersama Pemda DKI dan Polri. Menteri LHK mengatakan bahwa satgas pun akan memeriksa emisi sumber-sumber stationery, baik terkait PLTU Batu Bara di lingkup PLN maupun PLTU lainnya, termasuk stockpile baik di lokasi pelabuhan maupun di lokasi lainnya, serta PLTD baik yang dikelola oleh pabrik maupun gedung-gedung.
Satgas juga akan mengawasi peleburan logam, pembakaran-pembakaran sampah maupun pembakaran terbuka lainnya (open burning). Apabila ditemukan pelanggaran baku mutu udara emisi atau baku mutu udara ambien, mereka akan menindak tegas berdasarkan aturan hukum, baik pengenaan sanksi administratif, penghentian kegiatan, penegakan hukum perdata, dan pidana.
Lingkup Tugas Satgas
Menteri LHK memerintahkan agar Satgas menggunakan semua kewenangan dan instrumen yang ada di KLHK melalui Sekjen, Dirjen PPKL, Dirjen PSLB3 dan Dirjen Gakkum untuk menekan emisi, baik dari kendaraan maupun pabrik-pabrik, pembangkit-pembangkit maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Satgas juga harus berkoordinasi dan mensupervisi Pemda Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, serta kementerian/lembaga lainnya.
Ia menerangkan ruang lingkup kerja Satgas mencakup uji emisi, monitoring harian ISPU dan kualitas udara di Jabodetabek, kemungkinan dilakukan modifikasi cuaca serta koordinasi dan supervisi untuk hal tersebut. Selain itu, mereka juga mengawasi dan supervisi sumber-sumber pencemar tidak bergerak PLTU dan PLTD serta manufaktur di Jabodetabek, pembakaran terbuka baik dari pembakaran sampah dan limbah elektronik, dan pengawasan stockpile di pelabuhan atau di tempat-tempat pusat pergudangan, serta menggalakkan tanam pohon untuk anak sekolah dan masyarakat dengan bibit dari Persemaian Rumpin, dan lain-lain.
"Saya minta segera dilakukan langkah-langkah tersebut, sehingga bisa dilihat hasilnya. Penanganan jangka pendek seperti diatas serta penanganan jangka panjang akan dilakukan secara komprehensif dan koordinatif," ucap Menteri Siti.
Ia mengaku pihaknya sudah mengambil langkah hukum. Seorang direktur perusahaan PMA peleburan tembaga di Serang dan empat orang pembakar limbah elektronik di Tegal Angus Tangerang ditetapkan sebagai tersangka. "Pemerintah bekerja serius untuk masalah ini," klaim Siti.
Advertisement
Uji Emisi Kendaraan
Seusai upacara HUT ke-78 RI di lapangan Plaza Manggala Wanabakti, Menteri LHK memerintahkan Sekjen KLHK dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) untuk menguji emisi kendaraan bermotor pada kendaraan dinas dan kendaraan pegawai lingkup KLHK sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Tujuannya untuk memastikan inspeksi dan perawatan kendaraan bermotor dilakukan dengan baik, sehingga dapat memenuhi baku mutu emisi.
Jika tidak memenuhi baku mutu emisi, pemilik kendaraan wajib merawatn dan/atau menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, sehingga emisi yang dihasilkan dapat memenuhi baku mutu emisi. Semua kendaraan bermotor yang memasuki kawasan kantor KLHK harus lolos uji emisi. Minggu depan mereka akan melaksanakan sosialisasi dan kembali menguji emisi.
Bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, akan diberikan satu kali kesempatan uji emisi ulang. Selanjutnya akan dilakukan uji emisi lagi dalam tiga minggu ke depan, dan dievaluasi.
Uji emisi kemarin dilakukan untuk 200 unit kendaraan dan akan terus dilakukan pengujian emisi secara terus menerus yang berlaku juga bagi masyarakat yang berkenan. Data kendaraan bermotor yang sudah uji emisi dapat diakses pada aplikasi Si-Umi (Sistem Informasi Uji Emisi) yang dilihat pada website https://ditppu.menlhk.go.id/langit-biru atau melalui DKI e-ujiemisi pada website https://ujiemisi.jakarta.go.id.
Kebijakan WFH
Melansir kanal News Liputan6.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menguji coba sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diambil Pemprov DKI merespons buruknya kualitas udara di Jakarta.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, uji coba WFH, bakal diberlakukan bagi ASN Pemprov DKI Jakarta yang tidak melayani masyarakat secara langsung.
Sigit menjelaskan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Uji coba WFH rencananya berlaku tiga bulan, mulai 21 Agustus 2023 sampai 21 Oktober 2023.
"Namun, tidak berlaku pada (ASN yang melakukan) layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan," kata Sigit dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Agustus 2023.
Sigit memastikan, uji coba WFH selama tiga bukan itu tidak akan berdampak pada pelayanan publik. Dia menyebut, ASN DKI yang bersentuhan langsung dengan warga bakal tetap bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Ia juga menyampaikan persentase ASN DKI saat uji coba WFH akan ditambah selama acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta berlangsung pada 4--7 September 2023. Khusus di tanggal itu, persentase ASN DKI yang WFH wajib 75 persen.
"Dan bekerja dari kantor sebanyak 25 persen. Penyesuaian ini berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dari lokasi KTT ASEAN, seperti Kantor Dinas Pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan," jelas Sigit.
Advertisement
