Liputan6.com, Jakarta - Buruknya kualitas udara di kawasan Jabodebek menyita perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia pun menggelar rapat terbatas untuk membahas bagaimana mengatasi polusi udara di Ibu Kota Ini.
Sejumlah usulan pun dikemukakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Selain itu, usulan juga datang dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Advertisement
Berikut sejumlah usulan Heru Budi untuk mengatasi polusi udara di wilayahnya ke Presiden Jokowi:
1. Penerapan WFH
Penerapan WFH di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mampu mengurangi mobilitas kendaraan hingga 60 persen. Oleh sebab itu, dia turut mengajak kementerian terkait mempertimbangkan WFH bagi pegawainya.
"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta ya WFH itu 50 persen - 50 persen atau 40 persen - 60 persen untuk mengurangi kegiatan di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH," kata Heru Budi Hartono secara daring dalam Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/8/2023).
2. Kendaraan 2.400 CC Diminta Pakai Pertamax Turbo
Kendaraan bermotor 2.400 Cc di Jakarta wajib menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo. Dia menilai, langkah tersebut sebagai salah satu upaya menekan emisi dari kendaraan yang menyebabkan polusi udara.
"Kami usulkan, di Jakarta untuk kendaraan 2400 cc sebaiknya harus disiplin menggunakan Pertamax Turbo," kata Heru.
3. Perketat Green Building
Salah satunya, melakukan pengetatan izin mendirikan bangunan agar menerapkan konsep green building.
"Berikutnya, kami akan tegaskan dan ketatkan kembali setiap bangunan yang mendapatkan izin high rise building begitu, itu akan kami ketatkan walaupun aturan di DKI sudah ada untuk mereka melakukan green building," ucap dia.
4. Bakal Tambah Ruang Terbuka Hijau
Heru menambahkan, sejak menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta 17 Oktober 2022 lalu, dia telah menanam total sekitar 216 ribu pohon di berbagai wilayah DKI.
"Tadi juga diminta Bu Menteri LHK diperintahkan Pemda mengetatkan uji emisi dan aturan sudah ada, nanti kami tinggal ketatkan di titik tertentu bekerja sama dengan Dishub dan Polda Metro, dan KLHK," kata dia.
5. Imbau Kantor Swasta Terapkan Hybrid Working
Lalu, Heru Budi mengimbau sektor swasta menerapkan hybrid working atau pencampuran antara work from office (WFO) dan work from home (WFH). Hal ini merupakan salah satu upaya menyelesaikan masalah polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta.
"Nah swasta tadi hasil rapat, mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu. Ya kayak Covid-19 aja," kata Heru Budi.
Dia mengatakan kebijakan hybrid working untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi salah satu penyebab utama polusi udara di Jakarta. Heru sendiri akan menerapkan kebijakan hybrid working ke PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta. WFH itu 50 persen-50 persen atau 40 persen-60 persen untuk mengurangi kegiatan hari hari di Pemda DKI," jelas Heru Budi.
Usulan Atasi Polusi Udara dari Anies Baswedan
Sementara, Bakal Calon Presiden yang juga mantan Gubernur DKI Jakarrta Anies Baswedan menawarkan empat solusi untuk menangani polusi udara di Jakarta dan sejumlah daerah yang mempunyai masalah serupa.
Pertama, di seluruh kota perlu dipasang alat ukur kualitas udara. Seperti halnya mendeteksi Covid-19 maka perlu diperbanyak alat ukur dan monitoring.
"Jadi menurut saya ke depan nomor satu semua kota harus memiliki alat ukur kualitas udara," katanya, Selasa 15 Agustus 2023.
Kedua, perlu serius melakukan transisi menuju energi bersih. Karena PLTU yang menggunakan batu bara menjadi sumber masalah asap buangannya yang menghasilkan polusi udara.
"Kemudian yang kedua harus dimulai secara serius transisi dari pembangkit energi tak terbarukan menunju energi tergantikan tapi prosesnya panjang tidak bisa mendadak," jelas Anies.
Ketiga, Anies mendukung penurunan emisi karbon dari kendaraan bermotor. Dengan memperbanyak kendaraan listrik, tetapi yang diutamakan adalah kendaraan umum.
"Ketiga penggunaan fasilitas kendaraan yang berbasis listrik khususnya kendaraan umum,"
Terakhir, memperbanyak taman dan wilayah hijau sebagai paru-paru di kota.
"Keempat memperbanyak paru-paru kota di semua wilayah perkotaan. Itu contoh road map yang bisa kita kerjakan," ujar Anies.
Apakah pemindahan ibu kota akan menjadi solusi? Anies tidak menjawab dengan tegas. Ia kembali mengingatkan untuk melakukan transisi energi karena PLTU berbahan bakar batu bara yang menjadi masalah polusi udara di Jakarta.
Advertisement
Persoalan Polusi Udara di Jakarta dalam Tataran Kronis
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, pemerintah harusnya memandang persoalan polusi udara di Jakarta dalam tataran kronis. Sebab, kata dia masalah buruknya polusi udara Jakarta tak ada perubahan dari tahun ke tahun.
"Persoalan polusi ini baru (dilihat) pada tataran kausalitas, tidak pada dalam tataran kronis. Harusnya kan ini kronis karena tiap tahun berulang seperti itu," kata Trubus saat dikonfirmasi, dikutip Selasa (15/8/2023).
Oleh sebab itu, menurut Trubus adanya rekomendasi agar masyarakat pakai masker saat berada di luar ruangan karena indeks kualitas udara yang tidak sehat sebagai hal wajar.
"Kemudian kewajiban pakai masker itu konteks publik health, itu bagus karena untuk pencegahan dari diri sendiri," kata Trubus.
Trubus mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi mengoptimalkan sejumlah langkah-langkah pengendalian pencemaran lingkungan. Sehingga, kata dia polusi tidak semakin parah.
Menurut Trubus, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mestinya mengoptimalkan uji emisi kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
"Itu sudah mengatur semua tinggal diterapkan. Selama ini kan tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, akibatnya persoalan polusi muncul seolah-olah ada kebakaran jenggot," ujarnya.
