Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowii) mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024 didesain guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo, menyatakan yang perlu diperhatikan beberapa potensi tantangan perekonomian di tahun 2024, diantaranya gejolak perekonomian Cina, dampak Pemilihan Umum atau Pemilu terhadap investasi dan konsumsi masyarakat, hingga tekanan inflasi.
Advertisement
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk berkomitmen dalam melakukan berbagai upaya transformasi ekonomi di tahun 2024 nanti, dan mempersiapkan strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah yang ditujukan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi.
Kemudian, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.
"Meminta pemerintah memetakan potensi persoalan-persoalan yang dapat menyebabkan terhambatnya tujuan dan target dari RAPBN 2024, agar dapat dilakukan langkah antisipasi dini guna mengatasi persoalan-persoalan tersebut, serta menyesuaikan RAPBN 2024 agar strategi dan realisasi anggaran dapat mengarah pada pemulihan ekonomi nasional," ungkapnya dikutip, Jumat (18/8/2023).
Bamsoet juga mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam menyusun kebijakan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat dari perubahan iklim maupun gejolak eksternal, yakni dengan mengoptimalkan dan menggencarkan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah.
Tantangan
Namun, dia mendukung RAPBN 2024 yang dapat menjawab tantangan dan mendukung agenda kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional, percepatan transformasi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, serta berkelanjutan.
"Pemerintah memastikan ketepatan parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur target dari realisasi APBN 2024, sehingga realisasi dari tiap pos anggaran dalam APBN 2024 dapat benar-benar diukur secara tepat dan efektif, serta digunakan dan dimanfaatkan sesuai peruntukkannya.
"Pemerintah meningkatkan pengawasan di lapangan terhadap realisasi dari tiap pos anggaran dalam APBN 2024, agar tidak ada anggaran yang disalahgunakan atau tidak sesuai peruntukkannya, serta menekan untuk serius dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan realisasi anggaran APBN 2024 secara berkala," tutup dia.
Gaji PNS Naik 8% Bahayakan APBN dan Ekonomi Indonesia 2024? Ini Penjelasannya
Pemerintahan saat ini telah mengambil langkah berani dengan mengusulkan kebijakan gaji PNS naik pada 2024. Kenaikan gaji ini berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), serta personel TNI-Polri dan gaji pensiunan.
Meskipun langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, perlu disorot bahwa kenaikan drastis tersebut bisa berdampak lebih dari yang terlihat. Dengan gaji PNS naik 8% dan gaji pensiunan naik 12% di 2024 tampaknya cukup menggiurkan, namun harus ditelaah lebih dalam dalam konteks realita ekonomi dan fiskal negara.
Pengamat Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat mengatakan, sebelum diputuskan menaikkan gaji ASN, sebaiknya para pengambil kebijakan (policy makers) mempertimbangkan lima poin berikut yaitu kondisi fiskal terbatas 2024, beban fiskal yang berat, pembangunan daerah yang terbebani belanja ASN, stabilitas politik dan objektiftivitas dalam kenaikan gaji ASN.
Kondisi Fiskal Terbatas di 2024
RAPBN 2024 telah menjadikan transformasi ekonomi, pengendalian defisit, dan program-program prioritas sebagai tujuan utama. Namun, kenaikan gaji yang 8% dan pensiunan 12% tentu berpotensi mengganggu alokasi dana untuk program-program penting tersebut.
"Apakah kebijakan kenaikan gaji ASN dapat memberikan manfaat yang seimbang dengan dampak fiskalnya?," kata dia dikutip Jumat (18/8/2023).
Pemerintah belum memaparkan resiko fiskal dari kenaikan gaji ASN tersebut terutama bagaimana pengaruhnya terhadap alokasi dana yang seharusnya diperuntukkan bagi program-program lain seperti bansos, pembayaran utang LN, anggaran kesehatan. Jangan sampai Gaji ASN dinaikan tapi anggaran pertanian, anggaran kesehatan dikurangi," lanjut dia.
Advertisement
Beban Fiskal yang Semakin Berat
Kenaikan gaji yang signifikan berpotensi memberikan tekanan pada APBN. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak pasti dan kebutuhan akan buffer fiskal, langkah menaikan gaji ASN seperti ini perlu dievaluasi dengan matang. Apalagi mengingat utang semakin besar membebani APBN. Apakah publik siap untuk memberikan beban yang lebih berat pada anggaran negara?
Tantangan Anggaran di Daerah
Situasi anggaran di daerah, seperti kabupaten dan kota, mungkin belum optimal. Beberapa daerah mengalokasikan lebih dari 70% anggaran untuk belanja pegawai daripada pembangunan.
"Kenaikan gaji PNS tanpa mempertimbangkan kondisi ini dapat menghambat pembangunan daerah," tutup dia.
