Jelang Akhir Masa Jabatan, Wali Kota Depok Ingin Tuntaskan Janji Kampanye: Pembangunan Madrasah Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Depok, Mohammad Idris berusaha merealisasikan janji kampanye menjelang masa jabatannya habis. Menjelang Pilkada Kota Depok 2024, Idris akan membangun madrasah negeri hingga menuntaskan pembangunan posyandu.

Mohammad Idris mengatakan, menjelang habisnya masa jabatan pihaknya akan menyelesaikan janji kampanye yang seharusnya jatah realisasi kampanye sampai 2026. Namun, dengan kebijakan Pemilu yang terbaru membuat pengurangan masa jabatannya.

“Ini kan terpotong 1 tahun 8 bulan untuk pemerintahannya, tapi penganggarannya sebenarnya masih bisa untuk tahun 2025, tapi kita enggak tahu nanti kalau sudah Walikota yang baru,” ujar Idris kepada Liputan6.com, Sabtu (19/8/2023).

Idris menjelaskan, Pemerintahan Kota Depok yang dipimpinnya dapat melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk 2026. Namun, Idris tidak menampik apabila terjadi pergeseran anggaran dapat dilakukan Walikota yang baru.

“Bisa saja terjadi pergeseran karena kebijakan dan kebijaksanaan Wali Kota baru sesuai dengan RPJMD yang sudah dia buat nanti,” jelas Idris.

Idris optimistis pada 2024 nanti janji kampanye pada Pilkada beberapa tahun lalu sudah dapat diselesaikan hingga 90 persen. Idris mengakui, terdapat janji kampanye yang berat direalisasikan, yakni pembangunan posyandu.

“Sisanya memang agak berat, masalah pengadaan lahan untuk posyandu. Nah ini beratnya apa, beratnya tadi nyari tanah yang pas untuk posyandu,” ucap Idris.

Idris mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok berencana akan membangun MTs, MA, Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok pada tahun depan membuat Detail Engineering Design (DED), penyediaan lahan, dan sejumlah kajian.

“Nah ini kita tinggal negosiasi sama Kementerian, Syukur-syukur Kementerian punya dananya,” ungkap Idris.

Idris menuturkan, sebelum dilakukan pembangunan, Pemerintah Kota Depok terlebih dahulu akan menghibahkan lahan kepada Kementerian Agama. Nantinya Kementerian Agama dapat membangun sekolah tersebut pada 2025.

“Kita hibahkan asetnya sehingga yang mendanai pembangunan mereka, tapi kalau tidak kita harus menyediakan untuk tahun 2025,” tutur Idris.