Liputan6.com, Jakarta - Pada Jumat 18 Agustus 2023, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi (rakor) permasalahan pencemaran udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun membeberkan hasil rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut.
Advertisement
Salah satunya, Heru Budi mengungkapkan, Menko Marves Luhut memerintahkan seluruh karyawan kementerian untuk melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mengurangi polusi.
"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI sudah mulai tanggal 21," kata Heru di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, Jumat 18 Agustus 2023.
Meski begitu, Heru tidak menjelaskan secara detail persentase dan ketentuan WFH di tingkat kementerian arahan dari Luhut tersebut.
Sedangkan, di tingkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan uji coba WFH dengan kapasitas 50 persen selama tiga bulan mulai 21 Agustus 2023 sampai 7 September 2023.
Selain itu, menurut dia, Luhut juga mengusulkan pengetatan kebijakan ganjil genap hingga disinsentif tarif parkir demi menekan buruknya polusi udara di wilayah Jabodetabek.
"Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus (minta) lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain," ucap Heru Budi.
Berikut sederet hasil rapat koordinasi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bahas permasalahan polusi udara di Jabodetabek yang disampaikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dihimpun Liputan6.com:
1. Minta Kementerian dan Pegawai Pemda DKI Lakukan WFH
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko) Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pengetatan kebijakan ganjil genap hingga disinsentif tarif parkir demi menekan buruknya polusi udara di wilayah Jabodetabek.
Hal ini disampaikan Heru Budi usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan kepala daerah lainnya terkait permasalahan polusi udara di Jabodetabek.
"Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus (minta) lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain," ujar Heru Budi di Kemenko Marves, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 18 Agustus 2023.
"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua Kementerian WFH," sambung dia.
Meski begitu, Heru tidak menjelaskan secara detail persentase dan ketentuan WFH di tingkat kementerian arahan dari Luhut tersebut.
Sedangkan, di tingkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan uji coba WFH dengan kapasitas 50 persen selama tiga bulan mulai 21 Agustus 2023 - 7 September 2023.
"Kalau Pemda DKI udah mulai tanggal 21," kata dia.
Advertisement
2. Kebijakan WFH yang Bakal Diterapkan
Heru menegaskan, kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dengan kapasitas 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya berlaku bagi pegawai yang tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung.
"(ASN) yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. Rumah sakit dan sekolah tidak (WFH)," ujar Heru.
Sementara itu, kebijakan WFH bagi ASN Pemprov DKI Jakarta juga bakal dikondisikan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN digelar pada 5-7 September. Dimana kapasitas WFH rencananya bakal ditambah jadi 75 persen.
Rapat itu turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
3. Usulkan Ganjil Genap Diperketat
Kemudian Heru Budi mengungkapkan bahwa Luhut memerintahkan seluruh karyawan kementerian untuk melakukan kerja dari rumah atau work from home (wfh) guna mengurangi polusi.
"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI sudah mulai tanggal 21," kata Heru.
Meski demikian, Heru mengaku belum mengetahui kapan kebijakan itu terapkan.
"Lagi dibahas," jelas Heru.
Advertisement
