Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) memberi usulan kepada negara kawasan di Asia Tenggara agar mempertimbangkan impor gandum dari Rusia melalui China ataupun India.
Hal itu disampaikan, Mendag Zulkifli Hasan seusai pertemuan konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dan Rusia di Semarang, Jawa Tengah, Senin, (21/8/2023).
Advertisement
“Tadi kami mendiskusikan kalau mau lebih mudah bisa melalui India atau melalui Tiongkok itu bisa lebih mudah,” kata Mendag Zulkifli.
Sebagai Ketua Menteri Ekonomi ASEAN 2023, menurutnya pemutusan Rusia dari perjanjian tersebut telah memberikan tekanan pada rantai pasokan makanan untuk produk-produk seperti gandum, jagung, dan lainnya.
Namun, Pemerintah Indoneisa tidak mengkhawatirkan hambatan impor gandum Rusia karena terdapat pasokan dari negara-negara di Benua Amerika seperti Kanada dan Amerika Serikat yang bisa mencukupi ketersediaan nasional.
Dalam pertemuan konsultasi itu, Mantan Menteri Kehutanan itu menyebut ASEAN dan Rusia memanglah membahas pasokan pertanian dari Rusia ke ASEAN.
Beberapa bidang lain yang dibahas ASEAN dan Rusia, antara lain, implementasi kerja sama perdagangan dan investasi ASEAN-Rusia seperti workshop perdagangan daring ASEAN-Rusia, sektor pariwisata, konektivitas via penerbangan langsung, keamanan digital khususnya pembayaran elektronik dan animasi kreatif.
Rusia Menarik Diri
Rusia telah memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian komprehensif tentang ekspor biji-bijian Ukraina dari pelabuhan Laut Hitam pada Juli 2023. Penarikan Rusia dari perjanjian ini telah menekan rantai pasokan makanan untuk produk seperti gandum, jagung, dan produk lainnya.
Alasan Rusia keluar dari perjanjian karena negara beruang merah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan dan pupuk negara sendiri.
Untuk informasi, Inisiatif Butir Laut Hitam didirikan pada Juli 2022 untuk mengatasi krisis pangan global yang diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina. Rusia adalah salah satu pengekspor biji-bijian terbesar di dunia.
Ekspor makanan melalui Laut Hitam telah turun dari puncaknya 4,2 juta ton pada Oktober 2022 menjadi 1,3 juta ton pada Mei 2023, level terendah sejak kesepakatan biji-bijian mulai berlaku.
Mendag Singgung UE Mempersulit Ekspor Kopi Tapi Beli Batu Bara Indonesia
Sebelumnya, Uni Eropa diketahui secara tiba-tiba membuat Undang-Undang Bebas Produk Deforestasi (EUDR) untuk menghambat ekspor kopi Indonesia. Di saat yang sama, Uni Eropa mengizinkan batu bara yang merupakan produk energi fosil masuk ke negara-negara di benua biru tersebut.
Alhasil, aturan EUDR akan berdampak pada ekspor kopi Indonesia ke Uni Eropa. “Berdasarkan EU, jadi lebih jelek kopi daripada batu bara? Ini kan kita susah,” kata Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan atau Zulhas di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (20/8/2023).
Mendag Zulhas justru mengapresiasi sudut pandang Inggris yang lebih berimbang terhadap produk Indonesia. Apalagi, Inggris juga peduli dengan isu-isu pelestarian lingkungan. “Inggris dapat bertindak "lebih adil" terhadap produk Indonesia,” ujarnya.
Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan, Inggris tidak pernah menghalangi ekspor kertas atau kayu Indonesia.
“Kita tidak ada kendala kirim kertas, kayu, panel kayu. SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) juga berlaku,” ujarnya.
Sebagai informasi, EUDR mulai berlaku pada 16 Mei 2023, tetapi UE memberi izin perusahaan besar masa transisi untuk menerapkan aturan baru dalam waktu 18 bulan, sementara perusahaan kecil mendapat manfaat dari Masa transisi berlangsung 24 bulan.
Peraturan yang mewajibkan uji tuntas di seluruh rantai nilai untuk semua operator dan pedagang yang menangani produk ternak tertentu, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai, dan kayu . Sehingga, produk yang ingin masuk ke Uni Eropa harus bebas dari deforestasi.
Advertisement
7 Produk Terdampak
EUDR diperkirakan akan menghambat ekspor tujuh produk Indonesia, termasuk sapi, kopi, minyak sawit, biji kakao, kedelai, kayu dan karet.
Hal itu di sampaikan, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga mengatakan, bahwa dalam Konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN-UE, Indonesia sebagai bagian dari mata rantai AEM menyampaikan pentingnya prinsip keadilan dalam perdagangan dunia yang objektif.
“Indonesia memandang pentingnya prinsip keadilan dalam perdagangan global yang obyektif. Kebijakan dalam perdagangan global tidak boleh biased atau tidak boleh ada pemahaman atau interpretasi yang hanya sepihak saja,” pungkas Jerry.
