Liputan6.com, Jakarta Analisis yang dilakukan oleh Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan besaran pendapat masyarakat di media sosial terhadap kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home atau WFH Jakarta dan sekitarnya.
Advertisement
Seperti diketahui, DKI Jakarta tengah menanti kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home dalam upaya menekan polusi udara, yang sudah memasuki kategori paling buruk di dunia.
Data dari analisis Continuum INDEF menunjukkan, 74,8 persen publik mendukung kebijakan WFH di Jakarta.
"Meski kebijakan ini banyak didukung masyarakat, ada sebagian yang masih meragukan keefektifan solusi ini dan merasa WFH tidak memperbaiki akar masalah penyebab polusi," kata Data Analyst Continuum INDEF Maise Sagita, dalam Diskusi Publik Continuum INDEF, yang disiarkan secara daring pada Selasa (22/8/2023).
Analisis Continuum INDEF juga menunjukkan, 71 persen publik di media sosial meminta pemerintah untuk memperbanyak fasilitas transportasi umum yang ramah lingkungan.
"Meski kebijakan ini banyak didukung masyarakat, ada sebagian yang tetap merasa keberadaan PLTU yang menghasilkan polusi tetap perlu ditindak," jelas Maise.
Sebagai informasi, INDEF melakukan analisis pendapat masyarakat di media sosial, media dan buzzer free. Analisis ini mengumpulkan pendapat dari 44,268 pembicaraan, 35.590 akun media sosial,dan 85 persen pembicaraan berada di Pulau Jawa. Analis pendapat masyarakat yang dilakukan pada periode 21 Juli hingga 20 Agustus 2023 itu mencakup analis eksposur perbincangan, analisis sentimen, dan analisis topik perbincangan.
Dampak ke Pertumbuhan Ekonomi
Senada, Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan, kebijakan WFH dapat mereduksi pertumbuhan ekonomi hingga 0,73 persen di DKI Jakarta.
Sementara itu, secara nasional, kebijakan WFH diprediksi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga 0,2 persen.
"Jadi karena DKI Jakarta ini kan merupakan Barometer nasional, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Ahmad.
"Kenapa WFH dapat disimulasikan? Karena pengeluaran masyarakat di kota-kota besar khususnya DKI Jakarta ini kan sebagian untuk keperluan transportasi. Dari 100 persen pengeluaran katakanlah 10 persen untuk transportasi.Kalau misalnya 10 persenya ini dikurangi, penyerapan tenaga kerja juga akan terkoreksi," paparnya.
Ahmad juga membeberkan contoh lain, yaitu WFH berpotensi mengurangi mobilitas masyarakat yang mengandalkan jasa transportasi online. Hal ini dapat menyebabkan upah rill pekerja di sektor tersebut menurun.
Advertisement
Bahaya, WFH ASN DKI Jakarta Bisa Turunkan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatus Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta dan sekitarnya memiliki sejumlah dampak. Kebijakan WFH ini memang bisa menurunkan polusi udara tetapi di lain sisi kebijakan ini juga bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Seperti diketahui, ASN DKI Jakarta sejak senin kemarin menjalankan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home dalam upaya menekan polusi udara, yang sudah memasuki kategori paling buruk di dunia.
Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan, WFH dapat mereduksi pertumbuhan ekonomi hingga 0,73 persen di DKI Jakarta. Sedangkan secara nasional, kebijakan WFH diprediksi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga 0,2 persen.
"Jadi karena DKI Jakarta ini kan merupakan Barometer nasional, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Ahmad dalam Diskusi Publik Continuum INDEF, yang disiarkan secara daring pada Selasa (22/8/2023).
"Kenapa WFH dapat disimulasikan? Karena pengeluaran masyarakat di kota-kota besar khususnya DKI Jakarta ini kan sebagian untuk keperluan transportasi. Dari 100 persen pengeluaran katakanlah 10 persen untuk transportasi.Kalau misalnya 10 persenya ini dikurangi, penyerapan tenaga kerja juga akan terkoreksi," paparnya.
Ahmad juga membeberkan contoh lain, yaitu WFH berpotensi mengurangi mobilitas masyarakat yang mengandalkan jasa transportasi online. Hal ini dapat menyebabkan upah rill pekerja di sektor tersebut menurun.
"Isu kesehatan yang ditimbulkan polusi udara memang penting. Tapi kita juga harus memerhatikan akar permasalahannya," ujarnya.
Kebijakan Jangka Pendek
Ahmad menyarankan, perlu kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang konsisten untuk penanganan polusi (emisi) di Jakarta.
Dalam jangka pendek, Kesehatan sangat penting untuk diperhatikan, karena ini merupakan aspek penting dalam ekonomi, katanya.
"Program transisi energi harus berjalan secara menyeluruh dan mendorong penciptaan ekosistem energi hijau dan ramah lingkungan," jelas Ahmad.
Dia juga menambahkan, transisi energi perlu dimulai dari hulu, menggunakan energi primer berbasis EBT sebagai bahan pembangkit listrik.
Advertisement
