Kementerian PUPR Periksa Seluruh Bangunan IKN Nusantara Layak Huni atau Tidak di Juli 2024

Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga 17 Agustus realisasi pembangunan gedung istana negara dan lapangan upacara di IKN Nusantara mencapai 22,13 persen, kemudian realisasi pembangunan gedung kantor presiden 27,52 persen.

oleh Arthur Gideon diperbarui 23 Agu 2023, 15:20 WIB
Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga 10 Agustus 2023, progres konstruksi infrastruktur dasar IKN Nusantara Tahap 1 telah mencapai 40,01 persen. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Progres konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara telah mencapai 40,01 persen hingga Agustus 2023. Seluruh kegiatan konstruksi ini sesuai jadwal pelaksanaan (on schedule) sehingga ditargetkan selesai bertahap di 2024.

Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menjelaskan, Kementerian PUPR akan melakukan pemeriksaan terhadap semua bangunan di IKN Nusantara pada Juli 2024 untuk memastikan bangunan tersebut layak dihuni.

"Semua bangunan ini yakni Kawasan Istana dan Kantor Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), rumah tapak jabatan menteri, dan bangunan-bangunan lainnya sudah bisa dilakukan pemeriksaan atau commisioning pada Juli 2024," ujar Danis dikutip dari Antara, Rabu (23/8/2023).

Pemeriksaan yang dilakukan seperti pengecekan lampu dan aliran air, fungsi tangga, pembagian ruangan, serta hal-hal lainnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bangunan-bangunan di IKN Nusantara layak untuk dihuni.

 

"Pengujian tersebut dilakukan sebelum peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN Nusantara," katanya.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga 17 Agustus realisasi pembangunan gedung istana negara dan lapangan upacara mencapai 22,13 persen, kemudian realisasi pembangunan gedung kantor presiden 27,52 persen.

Realisasi pembangunan gedung dan kawasan kementerian koordinator 1 mencapai 12,78 persen, gedung dan kawasan kementerian koordinator 3 mencapai 10,42 persen, gedung dan kawasan kementerian koordinator 15,13 persen.

Pembangunan 36 rumah tapak jabatan menteri selesai pada Juni 2024, di mana per 17 Agustus realisasi konstruksinya mencapai 22,68 persen.

 


Diharapkan Selesai Tepat Waktu

Kementerian PUPR tengah membangun Jalan Tol menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Jalan tol yang akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda ini akan mempersingkat jarak tempuh dari sekitar dua jam menjadi hanya sekitar 30 menit. (Dok PUPR)

Ketua Komisi II DPR RI H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap pembangunan IKN bisa selesai tepat waktu dan upacara 17 Agustus tahun depan dapat dilaksanakan di IKN sesuai rencana.

Dia menyampaikan tiga pesan terkait pembangunan IKN. Pertama, agar kehadiran IKN dapat meningkatkan harkat martabat rakyat Indonesia, terutama yang ada di sekitar IKN sesuai dengan tujuan utama IKN, yaitu mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.

Kedua, diharapkan pembangunan ini dapat dilakukan dengan terus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sehingga bagaimana pembangunan IKN ini dapat mencakup kawasan yang luas namun lingkungan yang ada tetap terjaga. Ketiga, semoga IKN bisa menjadi pusat kemajuan Indonesia di masa mendatang.

Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.


Progres Konstruksi Infrastruktur Dasar IKN Nusantara Capai 40 Persen

Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga 10 Agustus 2023, progres konstruksi infrastruktur dasar IKN Nusantara Tahap 1 telah mencapai 40,01 persen. (Dok Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara, atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Berdasarkan data hingga 10 Agustus 2023, progres konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 40,01 persen. Sehingga seluruh kegiatan diklaim masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule).

Konstruksi infrastruktur dasar IKN Nusantara Tahap 1 ini kontrak pekerjaannya telah dimulai sejak 2021, seperti pembangunan Jalan Tol Akses IKN tahap 1, Bendungan Sepaku Semoi, Istana Negara, dan Kantor Presiden.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, Kementerian PUPR terus mendorong kepada para kontraktor untuk dapat terus berinovasi dalam pemanfaatan teknologi mulai dari perencanaan hingga pembangunan.

"Pembangunan IKN merupakan kesempatan yang baik untuk menata kota sesuai dengan teori, aturan, dan sebagainya karena pembangunan kota betul-betul dimulai dari awal. Pembangunan IKN bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi di situ ada transformasi kehidupan dan transformasi pekerjaan terutama dalam hal pemanfaatan teknologi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/8/2023).


Building Information Modelling

Kementerian PUPR tengah membangun Jalan Tol menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Jalan tol yang akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda ini akan mempersingkat jarak tempuh dari sekitar dua jam menjadi hanya sekitar 30 menit. (Dok PUPR)

Sebagai contoh penerapan inovasi teknologi, Danis mengatakan, saat ini seluruh desain perencanaan konstruksi telah memanfaatkan Building Information Modelling (BIM) untuk mempercepat pembangunan konstruksi gedung dan bangunan.

BIM merupakan salah satu sistem, manajemen, metode, atau runtutan pengerjaan suatu proyek dengan mensimulasikan seluruh informasi ke dalam model 3 dimensi. Hal itu dilakukan dengan pemodelan dinamis dan real time tiga dimensi dengan memanfaatkan sistem berbasis data.

"Penggunaan BIM dalam pekerjaan konstruksi, proses desain, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi dapat dengan mudah terhubung," imbuh Danis.

Danis menyebut, sejumlah inovasi lainnya juga telah mulai disiapkan untuk mewujudkan IKN sebagai kota modern, seperti pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) berupa box beton untuk utilitas bawah tanah sekaligus drainase. Sehingga tidak ada lagi utilitas kabel di luar yang membahayakan.

"Contoh lainnya di IKN nanti juga disiapkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang memang sudah berstandar siap dan aman diminum tanpa dimasak ulang," pungkas Danis.  

Infografis Ragam Tanggapan Pembentukan Panja DPR Revisi UU IKN. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya