Liputan6.com, Jayapura Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan Kementerian ESDM meresmikan 10 titik lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui program BBM Satu Harga.
Peresmian dilaksanakan di halaman Integrated Terminal Jayapura, Kota Jayapura, Kamis (24/8/2023) ditandai dengan pemotongan pita oleh Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Sunardi, Komite BPH Migas, Wahyudi Anas dan Eman Salman Arief, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady, Bupati Tambrauw diwakili Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tambrauw, Tunggul Panjaitan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BP4D) Bapak Amiruddin, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai, Soleman Boma.
Advertisement
Ke-10 penyalur BBM Satu Harga berada di Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang. Penyalur Embetpem, Kabupaten Nduga. Penyalur Kuari di Kabupaten Tolikara. Ketiga penyalur berada di Provinsi Papua Pegunungan.
Kemudian penyalur BBM Bikar, Kabupaten Tambrauw. Penyalur Aifat Timur Tengah, lalu penyalur Ambarbaken di Kabupaten Maybrat. Ketiganya berada di Provinsi Papua Barat Daya.
Lalu penyalur Demba di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Penyalur BBM di Ekadide, Kabupaen Paniai. Penyalur Homeyo di Kabupaten Intan Jaya. Keduanya berada di Provinsi Papua Tengah. Lalu, penyalur Windesi di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Sunardi menjelaskan Pertamina menjaga komitmen dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini ditunjukkan dengan telah beroperasinya lebih dari 412 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 140 titik di antaranya lembaga penyalur BBM Satu Harga di Papua-Maluku.
“Papua-Maluku mendominasi titik BBM satu harga di Papua, sekitar 34 persen dari jumlah keseluruhan di Papua. BBM satu Harga menjadikan masyarakat di Papua dapat menikmati BBM dengan harga yang sama di daerah lain di Jawa, Sumatera dan tempat lain sesuai dengan Perpres 191 Tahun 2014,” Sunardi menjelaskan.
Butuh Pengawasan Bersama
Bupati Tambrauw diwakili Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tambrauw, Tunggul Panjaitan menjelaskan pemda setempat membentuk satgas pengawasan BBM Satu Harga untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi yang terdiri dari pemda, TNI dan Polri.
Dia mengakui dengan kesenjangan harga subsidi dan non subsidi sering kali dimanfaatkan pihak tertentu mencari keuntungan.
“Di Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, kami berusaha mengawasi hal ini, termasuk subsidi kuota jumlahnya bisa utuh diterima masyarakat di tempat,” katanya.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun menyatakan peresmian BBM Satu Harga menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya pemerataan harga BBM di daerah 3T yakni Tertinggal, Terdepan dan Terluar.
"BBM Satu Harga ini merupakan jawaban dari permasalahan masyarakat yang ada di wilayah Papua hingga Maluku," kata Edi.
Kebijakan BBM Satu Harga yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses BBM di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.
“Dalam penerapannya perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi ketimpangan harga bagi masyarakat. Terkait masalah perbedaan harga yang sering disalahgunakan oknum tertentu. Kalau ada sampai kami dengar, langsung ditindaklanjuti di lapangan," ujar Edi.
Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady meminta bantuan pemda dan stakeholder terkait untuk turut mengawasi jalannya program ini. Dengan begitu, seluruh masyarakat bisa menikmati BBM bersubsidi ini secara merata, khususnya di wilayah Papua-Maluku.
“BPH tidak punya perwakilan di daerah provinsi, kita hanya ada di Jakarta, dengan keterbatasan personel dengan jangkauan luas, kami berharap BPH bisa bergandengan tangan di level pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pengawasan,” ujarnya.
Advertisement
