Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan rumah rusun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Rusun PNS dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Setelah selesai proses lelang oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR, pada Jumat (25/8/2023) dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis sebanyak 47 Tower Rusun ASN-Hankam antara Ditjen Perumahan Kementerian PUPR dengan penyedia jasa.
Advertisement
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan 47 tower PNS dan Hankam dilaksanakan selama 19 bulan, dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.
"Kami mendapat challenge dari Bapak Menteri, minimal pada Juli 2024 sudah terbangun 12 tower beserta meubeler-nya. Sehingga sudah dapat langsung dihuni (untuk upacara 17 Agustus 2024)," kata Iwan pada acara Seremonial Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan 47 Tower Rumah Susun ASN-Hankam di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (25/8/2023).
Rusun PNS dan Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 ha.
Masing-masing tower dibangun setinggi 12 lantai terdiri dari lantai 1 dan 2, dimanfaatkan untuk podium fasos/fasum (fitness, public space). Sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian.
Dalam proses pembangunan Rusun PNS dan Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).
"Kita dituntut tidak hanya merencanakan bangunan yang canggih yang dapat dibanggakan dan sebagai sebuah show case tingkat dunia untuk penerapan bangunan hijau dan cerdas, dengan teknologi terkini yang mendukung pengurangan efek gas rumah kaca," imbuh Iwan.
Rusun Hankam
Secara keseluruhan, dari 47 tower rusun PNS dan Hankam memiliki total 2.820 unit, dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang.
Kemudian Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.
Pembangunan 47 tower Rusun ASN-Hankam terdiri dari 6 paket pekerjaan fisik dan 4 paket manajemen konstruksi total anggaran senilai Rp 9,4 triliun. Paket 1 Rusun Polri dan BIN oleh penyedia jasa (KSO) Adhi Karya-Nindya Karya-Wiratman.
Sementara Paket 2 Rusun Paspampres oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Paket 3 Rusun ASN 1 oleh PT PP-Urban-Jaya Konstruksi (KSO), Paket 4 Rusun ASN 2 oleh PT Hutama Karya, Paket 5 Rusun ASN 3 oleh PT Waskita Karya, Paket 6 Rusun ASN 4 oleh Abipraya-Deta (KSO).
Advertisement
Wajib Profesional
Iwan mengingatkan kepada para penyedia jasa, Pejabat Pembuat Komitemen (PPK), dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.
"Kita wajib untuk menjalankan prinsip 7 T, yakni Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Estetika, Tepat Biaya, Tepat Administrasi, Tepat Manfaat serta Tanpa Temuan dan Tanpa Aduan," tegas Iwan.
