Liputan6.com, Jakarta - PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menyatakan uji coba kereta cepat berlangsung selama satu bulan pada September 2023. Saat uji coba ada sebanyak 500-550 kursi tiap rangkaian dari total 600 kursti.
GM Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa menuturkan, dalam satu rangkaian ada 600 kursi, pada saat uji coba nanti kuotakan 500-550 kursi per rangkaian kereta. Ia mengatakan, kuota kursi tersebut sudah termasuk bagi warga terdampak di sepanjang jalur kereta cepat yang diutamakan untuk merasakan KA cepat. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (26/8/2023).
Advertisement
Eval menuturkan, nanti ada delapan perjalanan dengan empat perjalanan dari Bandung dan empat perjalanan dari Jakarta dalam satu hari. "Uji coba ini diprogramkan selama satu bulan, direncanakan sepanjang September 2023,” kata dia.
Eva menuturkan, untuk persiapan sendiri, pihaknya telah dan sedang melakukan sejumlah persiapan untuk hadapi fase uji coba mulai dari penyiapan sertifikasi sarana dan prasarana, kesiapan aksesibilitas, sampai kesiapan stasiun itu sendiri.
“Karena kalau kita bicara mengenai uji coba dengan penumpang kita bicara mengenai pelayanan penumpang sehingga kita harapkan kesiapan-kesiapan yang saat ini kita lakukan nantinya secara keseluruhan dapat memberi kenyamanan kepada seluruh masyarakat yang menggunakan kereta cepat,” ujar dia.
Ia menambahkan, bukan hanya di dalam kereta pada saat perjalanan tapi juga pada saat mengalami di stasiun. Eva menuturkan,untuk di Stasiun Halim Jakarta, sedang disiapkan akses ke Jalan DI Panjaitan untuk pengguna kendaraan pribadi dan shuttle mengakses kereta cepat, dipersiapkan exit tol di KM 18,5 yang akan mendukung integrasi dengan Stasiun LRT Jadebek.
Persiapan di 2 Stasiun
Di Stasiun Padalarang, disiapkan akses dari Kota Baru Parahyangan ke stasiun kereta cepat Padalarang yang bersebelahan dengan Stasiun Kereta Api Padalarang.
Sementara untuk Stasiun Karawang, Eva mengatakan, pihak KCIC juga telah membangun jalan akses ke kawasan stasiun yang kini sudah 80 persen, dan nanti ada akses tol menuju langsung ke Stasiun Karawang.
Uji coba operasional dengan penumpang ini Eva menuturkan, tujuan utamanya adalah mengenalkan dan memberikan pengalaman pada seluruh masyarakat Indonesia dalam memakai kereta cepat, alih-alih untuk menilai kelayakan dari kereta cepat.
“Jadi lebih untuk mengenalkan, karena untuk kelayakan itu sudah dilakukan sebelum uji coba operasi dengan penumpang, baik itu kereta penumpang maupun kereta inspeksi dari berbagai sisi,” kata dia.
Eva menambahkan, kelayakan itu inspeksi baik dari prasarana dari sarana. Sejauh ini tidak ada kendala khusus dalam uji coba karena memang sebenarnya yang dibawa 100 persen murni hal yang sudah dioperasikan di negara asalnya. “Terlebih kereta yang ada di Indonesia ini teknologi terbaruk,” tutur dia.
KCIC bakal uji coba praoperasi KA cepat relasi Jakarta-Bandung mulai awal September 2023 sesuai arahan dari pemerintah, tanpa dikenakan biaya atau gratis.
Advertisement
Belum Ada Usulan Subsidi Tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung, Tiket Bakal Mahal?
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, sejauh ini belum ada usulan bahwa tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan dikenai kewajiban pelayanan publik (PSO) alias subsidi tarif.
Pria yang akrab disapa Tiko ini mengatakan, dalam obrolan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sejauh ini belum ada obrolan soal harga tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung.
"Tiket (Kereta Cepat Jakarta Bandung) terus terang belum (ada usulan PSO). Itu nanti kewenangan Kementerian Perhubungan. Lagi diskusi, belum finalisasi, nanti setelah selesai kita discuss," ujar Tiko saat dijumpai di acara Asean Fest 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Tiko lantas membandingkannya dengan tarif LRT Jabodebek yang dikenai subsidi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2023. Namun, ia mengaku sementara ini belum ada usulan tarif subsidi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung.
"Sementara ini belum. Kalau kereta cepat so far belum ada. Tapi kita lagi diskusi dengan Kementerian Perhubungan, bagaimana skemanya," ungkap dia.
Uji Coba SeptemberSecara proyeksi, ia menyebut Kereta Cepat Jakarta Bandung bakal memulai proses uji coba per September 2023 mendatang. Namun kepastian waktunya masih menunggu kebijakan dari Kementerian Perhubungan.
"September kita uji coba. Kita belum tahu tanggalnya. Itu nanti tergantung dari Kementerian Perhubungan, bagaimana kita bisa. Tapi kita uji coba operasi dulu September," tutur Tiko.
Komitmen Jokowi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah. Pemberian subsidi ini agar meringankan biaya kepada konsumen.
Jokowi menuturkan, subsidi itu akan diberikan melalui Public Service Obligation (PSO). Pemberian subsidi itu supaya dapat meringankan harga tiket moda transportasi yang dibebankan kepada konsumen.
“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal memberikan subsidi tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Namun, ia masih menunggu aturan dari Menteri Perhubungan (Menhub) terkait pemberian subsidi tarif tersebut.
"Itu kan policy-nya di pak Menhub. Kalau namanya policy bukan di BUMN. Kita itu adalah kepanjangan tangan pemerintah. Jadi policy bukan di kita," ujar Erick Thohir di The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place, Senin (14/8/2023).Dalam pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung, BUMN telah membentuk perusahaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Itu merupakan gabungan dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan perusahaan perkeretaapian China, Beijing Yawan HSR Co Ltd.
Erick mengatakan, konsorsium PT KCIC nantinya bakal mengikuti skenario tarif subsidi Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dikeluarkan Menteri Perhubungan.
"Kalau nanti pak Menhub buat policy ini, harus dilakukan, ya kita tinggal mengikuti. Tinggal kita lihat skenario scheme-nya itu bisa buat lanjut enggak," kata Erick.
Advertisement
