Liputan6.com, Jakarta Indikator fundamental seperti pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,17% di Kuartal-2 pada 2023, akan menjadi bekal menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu menandai kondisi ekonomi Indonesia yang kian solid.
Melalui visi tersebut, Indonesia menargetkan predikat sebagai "High Income Country" dapat terwujud menjelang tahun 2045. Dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2023, Senin (28/08), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada tahun 2045 diantaranya yaitu memiliki PDB Nominal sebesar USD9,8 triliun, dengan GNI per kapita USD30.300, porsi penduduk middle income sebesar 80%, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28%, dan penyerapan 25,2% tenaga kerja.
Advertisement
"Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal," ujar Menko Airlangga.
Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
"Indonesia juga mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi tersebut, yaitu sumber daya manusia yang mendekati puncak bonus demografi, yang hanya bisa kita peroleh dalam 13 tahun ke depan dan hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menunggu ataupun kita pasif. Kita harus aktif agar bonus demografi yang 13 tahun ini bisa kita capai," ujar Menko Airlangga.
Selanjutnya modal sumber daya alam yang sangat besar, diantaranya 125,57 juta hektar Kawasan Hutan, cadangan sumber daya energi mineral, hingga potensi energi terbarukan mencapai 3,716 GW. Pemerintah juga menggencarkan pembangunan infrastruktur yang dirancang secara komprehensif melalui Program dan Proyek Strategis Nasional di seluruh wilayah Indonesia.
Indonesia juga turut aktif berperan dalam kerja sama internasional. Tahun 2022, Indonesia berhasil menyelenggarakan G20 yang menghasilkan 226 proyek multilateral dan 140 proyek bilateral dan dilanjutkan tahun 2023 dengan Keketuaan ASEAN. Saat ini Indonesia juga sedang dalam proses aksesi untuk dapat bergabung dengan OECD, sebagai salah satu ikhtiar mempercepat transformasi kita menjadi negara maju.
Lebih lanjut, berbagai implementasi konkret strategi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah untuk mendukung transformasi ekonomi diantaranya yaitu kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS, mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE), penguatan daya beli dan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan neraca komoditas, serta hilirisasi.
"Tentunya transformasi ini perlu sinergi seluruh pihak termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan sebagai auditor eksternal yang independen. Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan. Perbaikan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi dan monitoring keuangan dan transparansi menjadi hal penting agar tercipta masyarakat yang adil, maju, berdaulat dan makmur," ujar Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua dan para Anggota BPK RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(*)
