Liputan6.com, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Han Duck Soo berusaha meyakinkan warganya bahwa produk seafood mereka tak terpengaruh pembuangan air limbah nuklir Fukushima, Jepang, ke laut. Keduanya menyantap hidangan seafood selama makan siang saat rapat mingguan digelar pada Senin, 28 Agustus 2023.
Olahan seafood juga disajikan di kafetaria kantor kepresidenan. Pejabat utama mengatakan bahwa berbagai macam makanan laut akan disajikan di kafetarian sepanjang pekan, dimulai dengan ikan mentah iris dan tuna panggang, kemarin.
Advertisement
"Jumlah orang yang makan di kafetaria hari ini 1,5 kali lebih banyak dari biasanya, termasuk staf yang membatalkan janji makan siang mereka untuk makan di kafetaria," kata pejabat kantor presiden dalam pemberitahuan pada wartawan, dikutip dari Yonhap, Selasa (29/8/2023).
Sekretaris Senior Kepresidenan bidang Politik Lee Jin Bok dan Sekretaris Media Senior Kim Eun Hye berada di antara pengunjung kafetaria itu. Pihak kantin kehabisan ikan mentah lebih cepat karena tingginya permintaan.
Isu keamanan seafood mencuat di Negeri Ginseng setelah Jepang merilis air limbah nuklir Fukushima yang telah diolah ke laut sejak pekan lalu. Pemerintahan Yoon Suk Yeol menanggapinya dengan mengatakan bahwa perilisan itu tidak membahayakan kesehatan sepanjang dilakukan dengan cara aman secara ilmiah.
Meski begitu, para penjual seafood di pasar hingga pemilik restoran olahan makanan laut mengkhawatirkan kondisi tersebut. Mengutip Al Jazeera, Lee Jae Seok, seorang pemilik restoran belut di Distrik Seongdong, Seoul, mengaku was-was.
Persepsi Negatif Masyarakat Korsel
Meski konsensus ilmiah menyatakan tindakan Jepang tidak berisiko pada masyarakat, banyak warga Korsel yang tidak yakin bahwa seafood dan ikan mereka aman. Dalam survei terbaru oleh Consumer Korea, 92,4 persen responden mengatakan, mereka akan mengurangi konsumsi seafood setelah limbah dibuang ke laut.
"Tentu saja saya khawatir," ujar Lee. "Ini bukan hanya soal bisnis saya, tapi keseluruhan industri makanan laut."
"Persepsi negatif dapat menyebabkan penurunan konsumsi makanan laut secara menyeluruh. Itu akan sangat memukul kita semua. Saya khawatir tentang dampak buruk yang mungkin ditimbulkan masalah ini terhadap seluruh pasar."
Pada Kamis, 24 Agustus 2023, hari pertama pembuangan air olahan limbah di Jepang, kegelisahan merembes ke pasar ikan grosir Noryangjin di Seoul, pusat makanan laut terbesar di Korea Selatan. Di luar pasar, spanduk-spanduk berupaya meredakan kekhawatiran konsumen dengan pesan-pesan bertuliskan seperti 'Makanan laut kami aman! Konsumsilah dengan percaya diri!' dan 'Rumor palsu menyebabkan kegelisahan masyarakat. Ini tidak bisa ditoleransi lagi!'
Advertisement
Kecaman Pedas Presiden Korsel
Sementara, Presiden Yoon Suk Yeol mengecam pihak oposisi dan media karena mengkritik tanggapan pemerintahannya terhadap pembuangan air limbah olahan Jepang dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin memerintah negara dengan penuh "kekuatan tidak ilmiah" seperti itu.
Sejak Jepang mulai membuang air limbah yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir pada 24 Agustus 2023, Yoon telah menahan diri untuk tidak memberi pernyataan langsung mengenai meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan makanan laut dan meningkatnya kritik dari pihak oposisi bahwa pemerintah terlalu lunak terhadap Tokyo.
Pernyataan pada Senin, 28 Agustus 2023, ditafsirkan sebagai tanggapan Yoon terhadap kritik tersebut, yang menandakan perselisihan yang meningkat dengan pihak oposisi mengenai berbagai masalah. "Dengan anggota parlemen oposisi menguasai mayoritas kursi di Majelis Nasional dan sebagian besar media mendukung perspektif mereka, pemerintah kita menghadapi kritik sepanjang waktu," kata Yoon dalam seminar Partai Kekuatan Rakyat (PPP) di Incheon.
"Lihatlah tanggapan terhadap isu Fukushima. Apa yang dikatakan orang-orang ini adalah bahwa menambahkan satu dan satu sama dengan 100, dan mereka mengklaim ini sebagai hal yang ilmiah. Kita tidak punya pilihan selain menghadapi mereka," katanya, dikutip dari Korea Times.
Imbas pada Perikanan Jepang
Sejauh ini, pemerintahan Yoon menyatakan, mereka mempercayai penilaian ilmiah Badan Energi Atom Internasional mengenai keamanan rencana pembuangan air limbah Fukushima. Namun, partai-partai oposisi telah meragukan penilaian badan pengawas nuklir PBB, sementara liputan media di Korea berfokus pada kekhawatiran kesehatan yang disuarakan konsumen dan kekhawatiran akan penurunan penjualan yang dialami industri perikanan negara tersebut.
Respons pemerintah Korea Selatan berbanding terbalik dengan Tiongkok yang memutuskan melarang impor seafood dari Jepang. Pemerintah Jepang akhirnya berupaya memitigasi dampak negatif tindakan China terhadap industri perikanan. Mereka juga terus mendesak China mencabut kebijakan yang dianggap "tidak berdasarkan ilmu pengetahuan."
Ekspor makanan laut Jepang ke China mencapai sekitar 160 miliar yen pada 2022, sekitar 40 persen dari total ekspor dari segi nilai, menurut data pemerintah negara itu. Tiongkok memperketat kebijakannya dengan melarang operator produksi makanan membeli atau menggunakan makanan laut yang berasal dari Jepang untuk mengolahnya maupun dijual.
"Potensi dampak yang dirasakan oleh mereka yang telah melakukan ekspor (ke Tiongkok) akan sangat parah. Kita harus secara serius mempertimbangkan apa yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan mereka," kata Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki saat konferensi pers, Jumat, 26 Agustus 2023, dikutip dari Japan Today.
Advertisement
