Liputan6.com, Mamuju - Pemprov Sulbar terus melakukan usaha menyelesaikan persoalan stunting, pernikahan anak, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah dan inflasi yang biasa disebut masalah 4+1 di daerah. Masalah 4+1 itu menjadi fokus utama pemerintahan di provinsi ke-33 itu.
Dinas Sosial dan Dinas Perumahan dan Permukiman Sulbar melakukan kolaborasi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Angka kemiskinan ekstrem Juli 2023 di Sulbar mencapai 2,94 persen atau 41.406 jiwa.
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Rahmat mengatakan salah satu langkah pemerintah untuk menekan kemiskinan ekstrem dengan memperkerjakan warga yang terdampak. Langkah itu sesuai dengan arahan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh.
Baca Juga
Advertisement
"Kita berharap dengan langkah memperkerjakan warga yang terdampak, pemerintah bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari jumlah sebelumnya," kata Rahmat, Selasa (29/08/23).
"Selain itu, kita juga mengajak dan berkolaborasi dengan seluruh bupati di Sulbar. Setiap OPD Pemrov Sulbar juga diminta mengurusi masalah kemiskinan di 6 kabupaten se-Sulbar," tambahnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Sulbar, Syaharuddin mengatakan hingga Agustus 300 warga telah dipekerjakan dalam pembangunan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas). Umumnya warga diperkerjakan dalam proyek pembangunan seperti rabat beton, drainase dan pembangunan air bersih.
"Nantinya, dalam setiap pekerjaan akan mempekerjakan 7 orang dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di setiap kabupaten di wilayah Sulbar," kata Syaharuddin.
Syaharuddin menambahkan, dalam program ini ditargetkan 1400 warga terdampak kemiskinan ekstrem hingga akhir tahun 2023. Dia menerangkan, saat ini dinasnya fokus menangani permasalahan daerah di wilayah Majene, yakni kecamatan Ulumanda dan Malunda.
"Selain mempekerjakan warga terdampak kemisiknan ekstrem Dinas Perkim Sulbar juga telah memberikan bantuan sembako di 14 desa di dua kecamatan itu," ungkap Syaharuddin.
Sedangkan, Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh terus mendorong setiap OPD untuk mengarahkan program padat karya untuk mengintervensi kemiskinan di Sulbar. Menurutnya, masalah kemiskinan harus diselesaikan dengan langkah serius dengan kerjasama berbagai pihak.
"Intervensi program dan anggaran harus dikerjakan secara efektif dan tepat sasaran. Langkah untuk mengurangi angka kemiskinan solusinya dua, yaitu memberikan tambahan penghasilan dan mengurangi pengeluaran" kata Zudan.
"Termasuk melalui program padat karya yang melibatkan pekerja dari warga kurang mampu," tutupnya.
