Liputan6.com, Jakarta Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Daymas Arangga, menilai wacana Pemerintah yang akan menjadikan Pertamax sebagai BBM bersubsidi untuk mengurangi polusi tidaklah efektif.
"Terkait pengurangan polusi, pemberian subsidi untuk BBM jenis Pertamax sebagai stimulus untuk masyarakat berpindah menggunakan bahan bakar dari RON 90 ke RON 92 kami rasa tidak terlalu signifikan, beberapa jurnal juga sudah ada yang membahas lebih detail terkait hal tersebut," kata Daymas kepada Liputan6.com, Rabu (30/8/2023).
Pemerintah mewacanakan untuk lebih memasalkan penggunaan Pertamax, lantaran jenis BBM tersebut dinilai memiliki kadar RON 92 yang terbukti memiliki emisi yang rendah. Berbeda dengan jenis Pertalite yang memiliki RON 90.
Advertisement
Menurutnya, jika pemerintah ingin serius dalam penanganan polusi udara, sebaiknya perlu adanya matrik-matrik berupa pendataan yang jelas terkait berapa jumlah emisi yang dihasilkan oleh semua sektor, baik itu energi, industri, transportasi ataupun sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan emisi lainnya.
"Berangkat dari data tersebut, kita dapat melakukan mitigasi pengurangan dan pencegahan emisi yang dihasilkan oleh tiap sektor," ujarnya.
Emisi Pertamax Rendah
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan kebijakan subsidi untuk Pertamax ini masih dalam pembahasan.
Dadan menjelaskan, semakin tinggi nilai oktan atau research octane number (RON) yang terkandung di dalamnya, maka pembuangan emisinya akan lebih sedikit.
"Kan secara teknis makin tinggi angka oktan BBM, pembakarannya makin bagus. Kalau pembakaran makin bagus, emisi akan semakin sedikit. Jadi kita lagi lihat juga, apakah bisa dilakukan upaya untuk peningkatan angka oktan untuk bahan bakar," tuturnya.
Menteri ESDM: Pertamax Jadi BBM Subsidi Masih Pendalaman
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan guna mengurangi polusi udara. Visi tersebut tampak selaras dengan rencana Kementerian ESDM yang tengah mengkaji pembatasan penyaluran Pertalite (RON 90) dan pemberian subsidi Pertamax (RON 92).
Namun, Arifin tidak banyak berkomentar soal rencana pembatasan Pertalite dan subsidi Pertamax tersebut. Sebab rencana itu masih dilakukan pendalaman.
"Kita sedang lakukan pendalaman itu segera, supaya memang bisa diambil langkah menyediakan BBM yang ramah lingkungan. Kita juga mengacu pada pengalaman di tempat-tempat lain," ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Senin (28/8/2023) malam.Menurut dia, saat ini ada tiga penyebab utama polusi udara di Jakarta. Pertama dari sektor transportasi, lalu kegiatan industri, dan pembuangan emisi dari sektor pembangkit listrik.
Advertisement
Korodinasi dengan Kemenhub
Untuk sektor transportasi, Kementerian ESDM perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Adapun salah satu solusi yang ditawarkan Arifin, yakni mendorong pemakaian BBM dengan nilai oktan (RON) lebih tinggi.
"Kita memang ada solusi salah satunya dengan itu. Tapi dengan CO2 sama aja kan hidrokarbonnya yang dipakai untuk itu. Tapi untuk mengurangi monoksida, sulfat, timbal kalau ada, itu juga harus dilakukan perbaikan. Kita punya produksi BBM-nya," tuturnya.
Ditanya secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana melontarkan hal serupa dengan Menteri ESDM terkait rencana pemberian subsidi untuk Pertamax. Dia pun belum mau membocorkan lebih lanjut soal rencana itu.
"Masih dilakukan pendalaman," ujar Dadan kepada Liputan6.com singkat, Selasa (29/8/2023).
