Liputan6.com, Jakarta Saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 19.00 WIT, gawai milik Yandry Pamangin berdering kencang. Yandry merupakan salah satu dokter yang bertugas di Puskesmas Elelim di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.
Terdengar suara panik dari sang penelepon di seberang sana. Seorang laki-laki mengabarkan kepada Yandry jika istrinya perlu pertolongan segera. Sang istri melakukan persalinan di rumah.
Advertisement
Namun, proses melahirkannya sempat alami kendala. Yakni plasenta bayi masih tertinggal di dalam.
"Aduh dok, tolong istri saya dok sudah melahirkan. Tapi adeknya orang sini sebut ari-ari itu dengan adeknya belum keluar. Sudah sekitar sejam," kata Yandry kepada Liputan6.com sambil menirukan suara sang penelepon.
Yandry langsung meminta agar pihak keluarga dapat membawa pasien ke Puskesmas tempatnya bertugas. Sebab malam itu tidak ada kendaraan ataupun ambulance yang berjaga.
Sesampainya di Puskesmas dan mendapatkan penanganan darurat, kondisi pasien tak ada perubahan. Bahkan kondisi pasien semakin menurun.
Segeralah Yandry mendampingi keluarga tersebut untuk melakukan rujukan ke RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
"Sempat drop kami pasang infus. Langsung kita bawa ke Wamena, ada beberapa jalan dilakukan penutupan dan jalan tidak bagus. Sempat pindah ke mobil sebelah, pasien diangkat, darah-darah semua itu," ujarnya.
Perjalanan yang ditempuh dari Yalimo sampai RSUD Wamena kurang lebih 5 jam. Sekitar pukul 01.00 WIT, ibu hamil tersebut langsung mendapatkan penanganan yang tepat. Sesampainya di RS, Yandry langsung menghubungi salah satu petugas untuk menanyakan data pasien.
Dia memastikan jika nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pasien telah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Mengingat biaya yang akan dikeluarkan untuk tindakan lanjutan tidak sedikit.
"Langsung hubungi ke petugas BPJS ada yang saya kenal, tolong kak NIK dan nama coba cek di aplikasi kalian ada tidak, terdaftar tidak. Katanya ada jadi bisa dibantu untuk kartunya," ucap dia.
Melakukan Sosialisasi Kepada Pasien
Yandry mengakui belum banyak masyarakat Yalimo yang memiliki kartu BPJS Kesehatan. Khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan. Seringkali dia mengingatkan para warga untuk membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK) setiap kali ingin berobat.
Kata Yandry, petugas BPJS Kesehatan berkantor di Dinas Kesehatan yang berlokasi samping Puskesmas. Hal tersebut mempermudah untuk pengecekan data dan pendaftaran untuk warga.
Sebab beberapa nama telah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Biasanya kata Yandry, warga yang telah terdaftar hanya menunggu untuk pencetakan kartu.
"Kami dari Puskesmas kita minta KTP-nya atau KK nanti kami bantu ini antarkan ke petugas BPJS dan mereka cek siapa tahu juga nanti Pemda ada bantuan. Kalau belum terdaftar petugas BPJS juga membantu untuk dibuatkan," paparnya.
Lanjut Yandry, Puskesmas Elelim tempatnya bekerja merupakan pusat kesehatan yang berada di Yalimo. Tak hanya untuk berobat jalan, namun juga rawat inap. Karena itu dia selalu mengingatkan masyarakat untuk terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan agar tidak kesulitan dalam pembayaran biaya pengobatan.
"Untuk uang kan susah (di sini) kalaupun ada biasanya masyarakat langsung habis hari itu juga. Mereka harus kumpul (uang lagi) butuh waktu lagi, belum buat makan, perjalanan," Yandry menandaskan.
Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat
Cerita lain disampaikan oleh Marisa Dewi warga Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Beberapa tahun lalu paska menikah dan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan dia disarankan Hartanti, seorang mantri di desanya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Waktu itu, Marisa diyakinkan untuk berjaga-jaga proses persalinan nanti karena biaya yang tidak murah. Bahkan Hartanti juga membantu proses keanggotaan. Tak pikir panjang, Marisa langsung menyerahkan KTP dan KK kepada mantri tersebut.
"Waktu itu langsung ngasih KTP dan KK doang. Soalnya kata mantrinya aktif kartu BPJS butuh beberapa hari enggak bisa dadakan," kata Marisa kepada Liputan6.com.
Setahun kemudian benar saja, BPJS Kesehatan yang dimilikinya membantu proses persalinan dia di RSUD Lamandau. Saat itu, Marisa harus dilarikan ke RS yang ditempuh selama satu jam karena kehamilannya sudah melewati tanggal prediksi.
"Waktu itu ditanyain sama pihak RS mau pakai pembayaran apa, mandiri atau BPJS. Iya, kami sudah mendaftar, jadi sangat terbantulah," pungkas Marisa.
Perbaikan Terus Dilakukan
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan optimistis BPJS Kesehatan akan semakin baik asal masih sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) yang ada. Dia mengakui saat ini perbaikan terus dilakukan.
"Tinggal memperbaiki, memang belum sempurna, masih banyak masalah-masalah, tetapi sudah jauh sekali menjadi lebih baik. Bahkan, kita diakui oleh namanya ISSA, International Social Security Association, yang kantor pusatnya itu di Jenewa. BPJS Indonesia itu diberikan penghargaan sebagai Good Practice Award nomor satu se-Asia Pasifik," kata Ghufron kepada Liputan6.com beberapa waktu lalu.
Dia menyebut jumlah peserta BPJS Kesehatan terus bertambah. Data sampai Maret 2023 mencapai 253,1 juta.
"Di Jerman sebagai contoh atau di katakanlah Belgia itu sekitar 100 tahun lebih. Untuk bisa mencapai BPJS ini belum 10 tahun, baru mau 10 tahun itu sudah mencapai 253,1 juta peserta," jelasnya.
Advertisement
