Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan garis besar blueprint BUMN 2024-2034 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya ini jadi koridor penguat bagi BUMN untuk menjalankan bisnis dengan tata kelola yang baik.
Penyampaian ini dilakukan disela-sela serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kementerian BUMN dan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.
Advertisement
Setelah secara konsisten mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut sejak tahun 2007, Erick Thohir mendorong Kementerian BUMN dan BUMN untuk selalu mempertahankan akuntabilitasnya.
Erick Thohir memandang blueprint BUMN 2024-2034 sejalan dengan komitmen BUMN untuk selalu melakukan transformasi dan perbaikan. Sehingga tidak hanya good corporate governance yang berjalan dengan baik, namun juga selalu menjaga amanah yang diberikan dengan melakukan transformasi dan perbaikan.
“Komitmen kita ingin sama-sama merapikan, supaya kita punya benteng nasional, karena kedepannya persaingan sesungguhnya ialah persaingan ekonomi, dan kita akan berupaya agar ekonomi Indonesia terus tumbuh secara merata,” ujar Erick dalam keterangannya, ditulis Minggu (3/9/2023).
Erick menyatakan akan terus berkolaborasi dan mendorong BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau yang berdasarkan pada inovasi dan digitalisasi serta percepatan terjadinya transisi energi.
Apresiasi BPK
Sementara itu, Wakil Ketua BPK RI Hendra Susanto mengapresiasi komitmen Kementerian BUMN dalam menjaga penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, dengan kerja sama antara Kementerian BUMN dan BPK bisa terus berlanjut.
"Berdasarkan pemeriksaan, Laporan Keuangan Kementerian BUMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini yang paling tinggi yang diberikan oleh BPK,” ujar Slamet Edy Purnomo, Anggota VII BPK RI yang memimpin pemeriksaan BPK bagi Kementerian BUMN.
LHP Kementerian BUMN yang merupakan hasil dari audit Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2022 dan juga audit dukungan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (BA) 999.03 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022. LHP itu diterima secara langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, didampingi Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari.
Proyek BUMN Banyak Masalah
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap masih ada masalah dalam proyek-proyek yang digarap perusahaan pelat merah. Ini mengacu pada data yang diterimanya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pria yang karib disapa Tiko ini mengatakan, masalah yang disoroti BPK ada pada proses Engineering, Procurement, dan Construction (EPC). Masalah di tahap awal ini akhirnya mempengaruhi dalam proses pengerjaan atau pengembangan proyeknya.
"Saya baru penyerahan laporan Kementerian (BUMN dari) BPK, yang diingatkan oleh BPK salah satunya adalah banyaknya case terkait EPC BUMN, di Pelindo, di Pertamina, Inalum, PLN. Banyak sekali Project kita yang di design stage-nya tidak rapi dan akhirnya menurunkan permasalahan di development stage-nya," ujar dia di Menara BRILian, Jakarta, ditulis Minggu (3/9/2023).
Mengaca hal itu, dia meminta setiap pengerjaan proyek selanjutnya bisa memperhatikan aspek EPC di tahap awal tadi. Termasuk, proyek Jakarta Integrated Green Terminal (JIGT) atas kerja sama Pertamina International Shipping (PIS) dan Pelindo.
"Tolong nanti benar-benar siapapun yang ditunjuk sebagai kontraktor, sebagai EPC, proses perencanaan dan proses contracting yang baik jangan sampai seperti kasus-kasus di masa lalu yang banyak sekali yang bermasalah ya EPC kita," bebernya.
Advertisement
Perhatian Serius
Dia meminta proses kontrak diperhatikan betul. Termasuk pada sisi penghitungan kebutuhan dana sampai spesifikasi teknis. Harapannya, hal itu bisa memperbaiki sisi EPC dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
"Bahwa karena perencanaan dan contracting yang tidak tepat akhirnya project-nya tertunda dan akhirnya menimbulkan permasalahan hukum," kata dia.
"Ini tolong nanti dalam contracting di Project management-nya baik secara legal, finansial dan pelaksanaan project-nya dilaksanakan sebaik-baiknya," tegas Tiko.
Contoh Smelter Freeport Gresik
Lebih lanjut, Tiko meminta setiap BUMN yang menggarap proyek bisa mengaca pada proses pembangunan smelter tembaga milik Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Menurutnya, proses EPC dalam pembangunan smelter disana menjalankan tata kelola yang baik.
"Ini salah satu base practices yang sedang kita kerjakan adalah smelter Freeport yang sedang dikerjakan di Gresik, itu termasuk yang bagus itu bisa jadi contoh di situ ada Wika dengan partner Chiyoda (Chiyoda International Indonesia) yang memang benar-benar menjalankan proses perencanaan dan implementasi project management dengan sangat rapi," paparnya.
Tiko memandang, proyek smelter yang ditarget rampung Mei 2024 itu bisa jadi acuan dalam mengembangkan satu produk secara besar. Termasuk memperhatikan secara detail di sisi perencanaan, commercial agreement, legal agreement dan eksekusi di lapangan yang baik dan rapi.
"Tolong itu dirapikan benar," tegas Kartika Wirjoatmodjo.
Advertisement
