ASEAN BAC Pamer Ekosistem Pembayaran Kode QR, Pinjaman Digital hingga Wiki Entrepreuner

ASEAN BAC Pamer Keunggulan QR Whitepaper Hingga Wiki Entrepreuner dalam Transformasi Digital di Ekonomi ASEAN

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 04 Sep 2023, 12:50 WIB
ASEAN-BAC Indonesia Policy Manager for Digital Transformation, Yohanes Lukiman memamerkan salah satu dari praktek itu diantaranya adalah ekosistem pembayaran kode QR Whitepaper, pinjaman digital untuk UMKM, dan Wiki Entrepreuner.

Liputan6.com, Jakarta Dalam upaya memajukan transformasi digital pada roda perekomonian di negara negara Asia tenggara, kelompok ASEAN mengambil pendekatan praktis.

ASEAN-BAC Indonesia Policy Manager for Digital Transformation, Yohanes Lukiman memamerkan salah satu dari praktek itu diantaranya adalah ekosistem pembayaran kode QR Whitepaper, pinjaman digital untuk UMKM, dan Wiki Entrepreuner.

"Praktik kode QR ASEAN sudah berfungsi, sudah beroperasi. Ini adalah skema regional yang dikembangkan lebih lanjut oleh Dewan Penasihat Bisnis ASEAN melalui advokasi yang agresif, dengan menyajikan pandangan kami mengenai potensi kode QR dan jalur masa depan melalui Whitepaper," kata Yohanes Lukiman dalam acara ASEAN Business & Investment Summit atau ABIS 2023 di Sultan Hotel, Jakarta pada Minggu (3/9/2023).

"Whitepaper dan Kode QR dirumuskan untuk menjadi bahan pertimbangan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN serta kelompok kerja dan asosiasi ASEAN yang relevan seperti KADIN. Hal ini melihat konteks unik ASEAN dalam mengukur potensi peningkatan penerapan kode QR, dan yang terpenting, bagaimana pelaku sektor swasta dapat bersinergi dengan skema kode QR," jelasnya.

Ekosistem Pembayaran

Menurut Yohanes, hal terpenting adalah bagaimana ekosistem pembayaran regional ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ASEAN membuat perubahan dalam aktivitas ekonomi digital di kehidupan sehari-hari.

"Dewan Penasihat Bisnis ASEAN akan segera mengumumkan kolaborasi dengan mitra resmi kode QR yang akan menggunakan jangkauan dan pengaruh mereka yang luas untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan ekosistem pembayaran yang dapat dioperasikan," ungkapnya.

"Kami telah mengambil pendekatan analitis kuantitatif dan kualitatif untuk sampai pada dua rangkaian rekomendasi. Yang pertama adalah rekomendasi yang praktis dan dapat dicapai untuk mempercepat implementasi dan adopsi. Yang kedua adalah sinergi bisnis kepada pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan sektor publik dan swasta dalam mengembangkan skema pembayaran kode QR di ASEAN," sambung Yohanes.

 

 


Pinjaman UMKM

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menjelaskan terdapat beberapa aspek syarat untuk UMKM mendapatkan hapus tagih. (merdeka.com/Imam Buhori)

Sedangkan terkait pinjaman UMKM, Yohanes mengungkapkan, ASEAN BAC akan melihat kemungkinan pendanaan lintas negara untuk pinjaman produktif UMKM di tingkat ASEAN.

"Kami percaya bahwa penyandang dana dari seluruh ASEAN harus dapat mendanai UMKM di seluruh negara anggota, dengan pinjaman produktif di mana pun di kawasan ini, membuka spektrum peluang investasi yang lebih luas bagi investor, sekaligus melipatgandakan potensi basis pemberi dana bagi masyarakat yang paling membutuhkan," imbuhnya.

"UMKM telah dan akan tetap menjadi tulang punggung ASEAN dan kami akan terus mengembangkan proyek warisan ini lebih lanjut melalui kerja sama dengan sub kelompok kerja AFMGM terkait," ucap Yohanes.

 


Wiki Entrepreuner

Ilustrasi (AFP)

Adapun praktik Wiki Entrepreuner yang juga sudah berjalan dan menciptakan dampak yang terukur.

"(Wiki Entrepreuner) ini adalah proyek ambisius untuk menciptakan gudang besar alat peningkatan kapasitas bagi UMKM untuk meningkatkan kemampuan impor dan ekspor mereka, sekaligus bertindak sebagai platform untuk hubungan antar individu. Wiki Entrepreuner telah melampaui ASEAN dan masuk ke negara anggota plus three, terutama Jepang, dengan menghubungkan wirausahawan di Indonesia dengan mitra yang memiliki pemikiran serupa di Jepang," papar Yohanes.

Wiki Entrepreuner ini pun akan bersifat multi bahasa, multi negara, multi sektoral, untuk menghilangkan hambatan perdagangan lintas batas bagi UMKM di ASEAN.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya