Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Alfredo Pascual menyoroti besaran dampak dari penerapan industri 4. 0 termasuk Kecerdasan Buatan atau AI terhadap perekomonian negara-negara ASEAN.
"Sebuah studi pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Kearney dan DPI dari Singapura memproyeksikan bahwa AI dapat meningkatkan perekonomian ASEAN pada tahun 2030, berpotensi meningkatkan PDB regional kita dari 10 hingga 80 persen, hampir setara dengan USD 1 triliun aktivitas ekonomi kita," ungkap Alfredo Pascual dalam acara ASEAN Business & Invesment Summit ke 2 di Sultan Hotel, Jakarta Senin (4/9/2023).
Advertisement
Tetapi, Alfredo mengingatkan, manfaat ini tidak akan datang secara cuma-cuma.
"Struktur dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN untuk menerima teknologi baru menjanjikan kemajuan teknologi yang sangat besar. Kita perlu berupaya menjembatani kesenjangan pembangunan atau memperluasnya. Kita juga harus memastikan bahwa kemajuan teknolog berjalan adil dan inklusif, sehingga tidak ada masyarakat di ASEAN yang tertinggal," jelasnya.
Dengan demikian, merupakan tanggung jawab bersama untuk membuat visi kesatuan ASEAN dalam revolusi industri 4. 0.
"Hal ini menyerukan adanya kolaborasi dan persatuan di antara para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan di ASEAN, baik di tingkat negara maupun regional. Bersama-sama, kita harus membangun jalan menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan industri untuk merangkul visi dan pendekatan terpadu terhadap industri. 4.0," imbuh Alfredo.
Mantan Wapres Boediono Bocorkan Tips Kerek Pertumbuhan Ekonomi ASEAN
Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Boediono mengungkapkan beberapa hal yang dapat disumbangkan komunitas bisnis untuk mendukung pertumbuhan di negara ASEAN dalam jangka panjang.
"Tentu saja ada banyak hal yang dapat dilakukan dunia usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Boediono dalam acara ASEAN Business & Investment Summit atau ABIS 2023 di Sultan Hotel, Jakarta pada Minggu (3/9/2023).
"Yakni, upaya untuk meningkatkan standar pemerintahan baik di wilayah swasta maupun publik. Di mana sektor swasta melakukan semua kegiatan ekonomi terutama berdasarkan keuntungan dan motif swasta, sedangkan sektor publik menetapkan peraturan untuk menjaga kepentingan publik," ungkapnya.
Namun pada kenyataannya, di dunia nyata, keduanya saling terkait. Boediono mengatakan, ranah politik memberikan kesamaan tempat mereka bertemu, tempat para aktor berbaur, dan tempat motif serta tindakan mereka saling berinteraksi.
"Akibatnya, baik atau buruknya standar tata kelola yang diterapkan di kedua sektor tersebut, merupakan produk akhir dari proses politik yang sebenarnya terjadi. Konsekuensinya adalah upaya untuk memelihara tata kelola pemerintahan yang baik di sektor swasta hanya akan berhasil jika terdapat upaya yang sesuai untuk mendukung hal tersebut di sektor publik," jelasnya.
Advertisement
Bencana Ekologi
Misalnya, praktik bisnis yang mengakibatkan bencana ekologi akan gagal jika tidak ada upaya yang tepat untuk memberantas tata kelola yang buruk di sektor publik, seperti korupsi, sebagai contoh.
"Oleh karena itu, dalam pandangan saya, sangat penting bagi para pemimpin bisnis dan pemerintahan untuk melakukan diskusi yang tulus mengenai bagaimana mengkoordinasikan upaya meningkatkan standar tata kelola di setiap tingkat, di mana mereka beroperasi, baik dengan masyarakat lokal, dan negara," papar Boediono.
Faktanya, di tingkat regional, standar tata kelola antar negara anggota berbeda-beda. Mungkin ada yang secara obyektif lebih maju dibandingkan yang lain.
"Tapi saya pikir kita harus melihatnya sebagai peluang, bukan masalah. Anggota yang lebih mahir dapat berbagi pengalaman dan keahlian dengan anggota lainnya. Apakah ini terdengar terlalu optimis? Mungkin. Tapi saya memang optimis ketika memikirkan potensi besar yang dimiliki kawasan ASEAN," tutur Boediono.
