Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap kabar terbaru peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Dia menyebut kemungkinan operasionalnya diresmikan 1 Oktober 2023 mendatang.
Awalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan untuk meresmikan KCJB pada 8 September 2023. Hanya saja, rencana itu kembali diundur.
Advertisement
"Launching insyaAllah 1 Oktober, Presiden uji coba tentu ditentukan oleh availabilty dari presiden. Tanggal 8 presiden ke India, gak jadi (diresmikan). Jadi tanggalnya ditentukan kemudian. Jadi saat ini belum, tapi paling tidak tanggal 1 (Oktober) ada rencana," kata dia saat ditemui di Media Center KTT ASEAN ke-43, JCC Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Menhub Budi belum bisa memastikan betul apakah 1 Oktober 2023 nanti, Jokowi benar-benar meresmikan transportasi berbasis rel ini. Namun, dia berpegang, jika terjadi pengunduran pun, tidak akan jauh dari rencana tersebut.
"Bahwa nanti ada pengunduran (tanggal peresmian) tidak terlalu lama lah," kata dia.
Jadi Megaproyek
Budi mengatakan, segala aspek terus dipastikan aman sebelum peresmian operasional dilakukan. Mengingat lagi megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang memerlukan dana besar dan diharapkan jadi ikon kedepannya.
"Kita akan pastikan ini (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) angkutan publik yang cukup mahal, cukup prestisius meletakan dasar-dasar pemikiran kita tentang angkutan massal antar kota. Oleh karenanya kita harus hati-hati, dan insyaAllah itu akan terjadi," tegasnya.
Pamer di KTT ASEAN ke-43
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah menyampaikan komitmen Indonesia dalam rangka mewujudkan transportasi berkelanjutan di ASEAN. Dua upaya diantaranya yaitu, melakukan dekarbonisasi dan mendorong pembiayaan kreatif non-APBN.
Hal ini disampaikan pada kegiatan High-Level Dialogue On Sustainable Transport in ASEAN, yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Senin (4/9/2023) sebagai bagian dari side event penyelenggaraan KTT ASEAN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan, ASEAN mampu memposisikan diri sebagai episentrum pertumbuhan, salah satunya melalui pembangunan transportasi yang berkelanjutan.
Ia menyebut, untuk mengurangi emisi di sektor transportasi, pemerintah Indonesia telah membangun sejumlah transportasi publik seperti MRT dan LRT, serta penggunaan kendaraan listrik.
Indonesia bersama negara anggota ASEAN telah menyepakati untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dan menjadi bagian dari rantai pasok dunia. Pada KTT ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, telah disepakati deklarasi bersama tentang Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik di ASEAN.
"Sebagai bagian dari komunitas ASEAN, Indonesia berkomitmen mengembangkan konektivitas regional yang berkelanjutan. Karena konektivitas dan mobilitas adalah bagian penting yang mengikat negara-negara ASEAN," ujar Menko Airlangga.
Advertisement
LRT hingga Kereta Cepat
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, sejumlah transportasi publik yang dibangun seperti LRT, MRT, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dilakukan untuk mempromosikan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat. Juga sekaligus mempromosikan kendaraan berbasis listrik yang menjadi kendaraan masa depan.
Menhub menyebut, transportasi sangat penting bagi pertumbuhan sosial ekonomi, namun sektor transportasi juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui penggunaan bahan bakar fosil.
"Transportasi menyumbang 24 persen dari total emisi CO2 pada Tahun 2022. Untuk itu, sangat penting membangun Transportasi yang berkelanjutan, dalam rangka mengurangi emisi tersebut melalui pembangunan angkutan massal dan kendaraan berbasis listrik," kata Menhub.
Transportasi Berkelanjutan
Lebih lanjut, Menhub mengatakan, transportasi berkelanjutan menjadi perhatian utama bagi negara-negara anggota ASEAN dan telah dimasukan ke dalam rencana strategis ASEAN 2016-2025.
Sejumlah strateginya yaitu melibatkan penggunaan transportasi rendah emisi, efisiensi energi, sampai dengan penggunaan lahan yang terintegrasi. Untuk mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi yang baik dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan internasional, dalam rangka mengatasi sejumlah tantangannya.
"Tantangannya dalam membangun transportasi berkelanjutan diantaranya yaitu membutuhkan investasi yang besar dan masih adanya kesenjangan infrastruktur transportasi khususnya di negara-negara berkembang. Kami di ASEAN membutuhkan dukungan pendanaan dari komunitas global. Kita harus berkolaborasi dan menciptakan kerangka pembiayaan kreatif bagi keberlanjutan industri di sektor transportasi," tuturnya.
Advertisement
