Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta masyarakat bersabar dalam penanganan polusi udara di Indonesia. Pasalnya, China saja membutuhkan waktu hingga 20 tahun untuk bisa mengatasinya.
Pemerintah sendiri telah menjalin program kemitraan Indonesia dan Australia untuk perekonomian (Prospera) membuat detil studi mengenai pengentasan polusi udara.
Advertisement
"Sekarang lagi dihitung mereka. Ini kan bukan seperti balik tangan. Makanya kita berharap teman-teman di menteri saya sampaikan, ini pekerjaan maraton, bukan pekerjaan seketika," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
"Lihat China tuh, 20 tahun dia baru bisa selesaikan, terakhir 2013-2017, 4 tahun itu mereka intensif sekali," jelas Luhut.
Dalam upaya memberantas polusi ini, Luhut mengatakan, pemerintah berencana memberikan insentif untuk melakukan pensiun dini PLTU batu bara. Namun, pemberian insentif itu masih dalam kajian.
"Saya tuh selalu basisnya studi, jadi dari studi itu supaya orang yang pinter ahli, jangan saya. Saya kan ndak ngerti, hanya manajer saja," ungkapnya.
Lebih lanjut, Luhut melihat penyebab utama polusi paling banyak sampai hari ini masih berasal dari pembuangan emisi karbon pada sektor transportasi.
"Hasil pengetesan di lapangan sekarang 37 persen sepeda motor itu tidak lulus uji emisi. Jadi sekarang kita mau perbaiki dulu anu, bahan bakarnya," kata Luhut.
Seberapa Besar Kontribusi WFH Tekan Polusi Udara Jakarta?
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo tegas mengatakan bahwa penyebab utama polusi udara bukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap seperti yang dituduhkan selama ini.
Agus memaparkan bahwa sudah banyak penelitian yang menyebutkan sektor transportasi sebagai penyebab utama memburuknya kualitas udara Jakarta. Tercatat, sektor tersebut menyumbang tidak kurang dari 44% polutan di Jakarta.
Hal tersebut juga diperkuat dari sumber data kualitas udara Jakarta. Menurut www.iqair.com, catatan data polusi udara Jakarta tidak mengalami perubahan yang signifikan, bahkan cenderung ke semakin memburuk sejak 29 Agustus, yang mana beberapa unit PLTU Suralaya sudah pada kondisi shutdown.
Namun demikian, terpantau pada 4 September siang, atau saat diberlakukan WFH dan rekayasa lalu lintas, indeks kualitas udara menjadi kategori sedang dengan level 112.
“Membaik karena kebijakan WFH dan rekayasa lalu lintas.," tutur dia dikutip Selasa (5/9/2023).Selain itu, Agus menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh salah mengidentifikasi penyebab utama polusi udara. “Saya selalu berpendapat bahwa PLTU milik pemerintah bukan lah penyebab utama polusi," katanya.
Advertisement
PLTU Sudah Dipasang Alat Canggih
Dia menambahkan, PLTU milik pemerintah sudah terpasang alat-alat canggih yang mampu menyedot debu emisi. “Sehingga jika beterbangan pun tidak akan sampai Jakarta. Lagian arah angin pada bulan-bulan ini juga enggak mengarah ke Jakarta," tutup dia.
Pada masalah polusi udara di Jakarta, Agus meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah berupa solusi strategis yang tepat.
Dia juga menyarankan agar masyarakat bersabar sambil terus mengurangi pemakaian kendaraan pribadi agar emisi yang dikeluarkan juga berkurang. Agus memaparkan, semua solusi terkait polusi udara membutuhkan perencanaan dan penelitian yang cermat. “Identifikasinya harus tepat. Jika kita ingin menyelesaikannya dengan cepat, itu hanya sebatas mimpi.” ungkap dia.
