Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri (PM) China Li Qiang menegaskan bahwa penting untuk menentang Perang Dingin baru dan memastikan perselisihan antar negara ditangani dengan benar.
"Meskipun kita tetap teguh dalam mencari titik temu berdasarkan kesamaan, kita tidak perlu takut dengan perbedaan yang ada dan kita akan dapat menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya," ujar PM Li Qiang dalam pidato pembukaannya pada ASEAN+3 sebagai rangkaian pertemuan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9/2023), seperti dilansir kantor berita China, CGTN.
Advertisement
"Untuk menjaga perbedaan tetap terkendali, yang penting saat ini adalah menentang sikap memihak, menentang konfrontasi blok, menentang Perang Dingin baru, dan memastikan bahwa ketidaksepakatan dan perselisihan antar negara ditangani dengan benar."
PM Li Qiang lebih lanjut menuturkan bahwa ketidaksepakatan dan perselisihan dapat timbul antar negara karena kesalahan persepsi, perbedaan kepentingan atau campur tangan eksternal.
"Apapun penyebabnya, sangat penting untuk menghadapi masalah ini dengan jujur, menghilangkan kesalahpahaman dan menjaga perbedaan," kata PM Li Qiang.
Cara paling efektif untuk menjernihkan kesalahpahaman, sebut PM Li Qiang, adalah dengan memperkuat pertukaran dan meningkatkan saling pengertian serta kepercayaan melalui komunikasi yang tulus.
"Menghadapi masalah merupakan prasyarat untuk menemukan solusi, sedangkan kebijakan burung unta hanya akan memperburuk keadaan," ungkap PM Li Qiang.
Kebijakan burung unta adalah ekspresi metaforis yang mengacu pada kecenderungan untuk mengabaikan hal-hal yang sudah jelas dan berpura-pura bahwa hal-hal tersebut tidak ada. Ungkapan ini berasal dari kebiasaan burung unta yang menjulurkan kepalanya ke pasir dibanding menghadapi bahaya.
Pernyataan PM Li Qiang tersebut muncul setelah Menteri Pertahanan China Li Shangfu pada Juni 2023 memperingatkan agar tidak membentuk aliansi seperti NATO di kawasan Asia Pasifik dan menyerukan kerja sama inklusif dibanding kelompok kecil. Hal tersebut disampaikannya dalam Dialog Shangri-La di Singapura.
KTT ASEAN 2023 sendiri meliputi pertemuan terpisah ke-10 negara ASEAN dengan Amerika Serikat (AS), China, Jepang, Korea Selatan, dan Kanada pada Rabu. Adapun AS mengutus Wakil Presiden Kamala Harris dalam forum ini.
AS bersama dengan Australia dan Inggris pada tahun 2021 mengumumkan pembentukan pakta pertahanan AUKUS, yang mereka klaim bertujuan untuk mempromosikan kawasan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka. AS juga memiliki aliansi lainnya bernama Quad, yang mencakup Australia, India, dan Jepang, yang didirikan pada tahun 2007 dan bertujuan serupa, yakni mendorong stabilitas, ketahanan, dan kemakmuran Indo Pasifik.
Wapres Harris disebut memuji para pemimpin ASEAN atas komitmen bersama terhadap aturan dan norma internasional dan isu-isu regional. Sebagai tanda meningkatnya keterlibatan regional AS, dia mengumumkan pembentukan pusat AS-ASEAN pertama di Washington.
China dan Jepang Bahas Soal Limbah Nuklir Fukushima
Tidak seperti Biden yang absen, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol hadir dalam KTT ASEAN Jakarta.
Presiden Yoon Suk Yeol dilaporkan mengatakan kepada para pemimpin ASEAN bahwa tidak boleh ada kerja sama dengan Korea Utara, yang menurut AS pekan ini sedang mengadakan pembicaraan senjata dengan Rusia.
"Setiap upaya untuk menjalin kerja sama militer dengan Korea Utara … harus segera dihentikan,” kata Presiden Yoon Suk Yeol yang dikutip oleh seorang pejabat kepresidenan pada pertemuan ASEAN, seperti dilansir kantor berita Yonhap.
Dalam ASEAN+3 yang melibatkan PM Kishida, Presiden Yoon Suk Yeol, dan PM Li Qiang bersama para pemimpin ASEAN, turut diangkat topik pembuangan limbah nuklir Fukushima. China menentang keras kebijakan Jepang tersebut.
"Jepang dan China membahas soal Fukushima, namun tidak memanas," ujar seorang diplomat yang ikut serta dalam pertemuan tersebut kepada AFP.
Kantor berita China, Xinhua, mengatakan PM Li Qiang menguraikan posisi China mengenai masalah ini dan meminta Jepang untuk menanganinya secara bertanggung jawab.
Lembaga penyiaran publik Jepang, NHK, yang mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya, menyebutkan bahwa PM Kishida menjelaskan sikap Jepang terhadap Li Qiang dan meminta pengertian Beijing.
Advertisement
Myanmar dan Laut China Selatan
Myanmar menjadi salah satu isu utama dalam pertemuan puncak ASEAN dengan China, yang merupakan sekutu diplomatik junta militer Myanmar. Para pemimpin ASEAN kembali mengutuk keras kekerasan dan serangan terhadap warga sipil di Myanmar pada Selasa (5/9).
Pernyataan ketua ASEAN yang dikeluarkan pada Rabu mengatakan bahwa blok tersebut sangat prihatin tentang kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian Konsensus Lima Poin (5PC) yang disepakati dengan junta militer Myanmar dua tahun lalu.
Soal Laut China Selatan pun disinggung, di mana menurut pernyataan ketua ASEAN, sejumlah negara anggota menyatakan keprihatinannya mengenai reklamasi lahan, aktivitas, dan insiden serius di Laut China Selatan yang disengketakan. Namun, tidak ada konfrontasi, yang menurut para ahli demi menghindari kemarahan China.
