Indonesia Terapkan Kerangka Hukum Komprehensif Guna Mengatur Aktivitas Pertambangan

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara di Kementerian ESDM Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. mengatakan pemerintah Indonesia telah menerapkan kerangka hukum komprehensif yang mengatur aktivitas pertambangan.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempunyai persyaratan yang ditetapkan dan mengatur aktivitas pertambangan.

"Masalah kepedulian dan standar adalah bagian dari operasi pertambangan yang juga berfokus pada masala dampak lingkungan, penilaian dan tanggung jawab lingkungan serta sosial termasuk reklamasi lahan berkelanjutan," kata Irwandy Arif di Indonesia Sustainability Forum 2023 pada Sesi Pleno bertajuk Sustainable Mining of Critical Minerals to Bolster Decarbonization, Kamis (7/9/2023).

"Ada juga tanggung jawab di masalah keanekaragaman, pelestarian dan kepatuhan terhadap praktik ketenagakerjaan yang etis."

Irwandy Arif menyebut, pemerintah RI juga mendorong perusahaan pertambangan untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

"Program ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan pendidikan, dan layanan kesehatan serta penciptaan lapangan kerja."

"Perusahaan pertambangan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah di mana kegiatan pertambangan dan perusahaan berlokasi."

Irwandy Arif juga memastikan bahwa Kementerian ESDM memastikan rehabilitasi dan reklamasi di area tambang atau mengembalikan ke kondisi yang sesuai untuk penggunaan lahan alternatif dan restorasi ekosistem.

Hal ini diharapkan menjadi langkah awal memajukan sektor pertambangan yang menjadi prioritas di Indonesia.