ISF 2023: Majed Al Suwaidi Paparkan Prioritas COP28

Direktur Jenderal Majed Al Suwaidi menyampaikan empat prioritas utama COP28 di Indonesia Sustainability Forum 2023.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 08 Sep 2023, 16:01 WIB
Direktur Jenderal Majed Al Suwaidi menyampaikan empat prioritas utama COP28 di Indonesia Sustainability Forum 2023.

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Majed Al Suwaidi menyampaikan empat prioritas utama COP28 di Indonesia Sustainability Forum 2023.

Dalam pemaparannya secara online yang disaksikan para delegasi, empat fokus utama ini akan jadi target dan prioritas UEA sebagai pemegang COP28.

"Izinkan saya untuk menguraikan prioritas pertama adalah mengatasi peningkatan emisi dengan melakukan pelacakan cepat dan menyesuaikan transisi yang teratur. Dalam membangun sistem energi masa depan, dunia dapat memastikan keamanan energi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengadopsi alternatif energi rendah karbon yang mendukung aksi iklim."

Majed Al Suwaidi menyebut, inti dari hal ini adalah seruan untuk melipatgandakan efisiensi energi terbarukan, berinvestasi dalam dekarbonisasi dan membangun pasar untuk hidrogen bersih.

"Untuk mencapai hal ini, kita perlu bekerja sama dengan mitra pemerintah dan swasta untuk memastikan pendanaan dan teknologi penting tersedia untuk pembangunan negara termasuk Indonesia. Untuk menerapkan transisi itu. Tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal."

Kedua, Majed Al Suwaidi menyebut akan memperbaiki pendanaan iklim dengan memenuhi semua janji dan menetapkan kerangka kerja untuk kesepakatan baru di bidang pendanaan.

"Pendanaan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung aksi iklim, namun kekuatan pendanaan iklim harus terjangkau, tersedia dan dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkannya. Jika kita ingin mencapai tujuan Perjanjian Paris, maka negara-negara berkembang membutuhkan lebih dari USD 2,4 triliun investasi tahunan pada tahun 2030," kata Majed Al Suwaidi.


Fungsi Pendanaan Perubahan Iklim

Ilustrasi Penyebab Perubahan Iklim Credit: pixabay

Menurutnya, pengaturan pendanaan iklim perlu diubah agar dapat berfungsi lebih baik sebagai sebuah sistem dan mendukung mobilisasi pendanaan yang diarahkan ke negara-negara berkembang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kepresidenan COP28 juga mendorong diadakannya pertemuan puncak perubahan iklim yang inklusif dan membahas hal ini lebih lanjut dengan tujuan mempertemukan para pembuat kebijakan dan mitra sektor swasta.

"Ketiga, kami menempatkan kehidupan manusia sebagai inti aksi iklim. Berbagai pihak dan pengamat sangat tegas mengenai pentingnya berinvestasi pada sumber daya manusia dan alam untuk merespons dampak perubahan iklim."

"Hasil dari kebijakan COP28 mengenai adaptasi dan kerugian serta kerusakan akan bertujuan untuk memajukan tindakan nyata menuju pembangunan ketahanan dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk dengan mendorong peningkatan pendanaan adaptasi. Hal yang sama pentingnya pada tahun ini adalah operasionalisasi dana baru dan pengaturan pendanaan untuk kerugian dan kerusakan."

 


Komitmen Mobilisasi Kebijakan yang Inklusif

Ilustrasi perubahan iklim. (stuart hampton/Pixabay)

Poin keempat dan yang terakhir yang disampaikan oleh Majed Al Suwaidi yaitu pihaknya akan berkomitmen untuk memobilisasi kebijakan yang paling inklusif.

"Kami sudah memahami dengan jelas bahwa planet kita memerlukan respons. Dan kita tidak mempunyai banyak waktu atau sumber daya yang berlimpah untuk mengabaikan siapa pun atau sektor mana pun."

"Setiap orang dapat memberikan dukungan untuk melakukan hal tersebut, karena inklusi tersebut akan menjadi landasan kepresidenan kita, alat yang akan memungkinkan kita secara kolektif mencapai hasil ambisius di COP28."

Infografis Suhu Panas Menerjang Indonesia. (Liputan6.com/Triyasni)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya